RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut PT KAPM, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI), membayar denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 2,41 miliar dalam kasus suap proyek perlintasan sebidang Jawa-Sumatra di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Korporasi tersebut dinilai terbukti memberikan suap sekitar Rp 1,1 miliar kepada sejumlah pejabat DJKA.
Tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). PT KAPM sebagai terdakwa korporasi diwakili oleh direkturnya.
"Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa PT KAPM berupa pidana denda sejumlah Rp 200 juta," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan.
Jaksa menyatakan, apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, harta kekayaan dan pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang.
Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi, PT KAPM dapat dikenai sanksi pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun.
Selain pidana denda, jaksa menuntut PT KAPM membayar uang pengganti sebesar Rp 2,41 miliar.
Baca juga : JPU Nilai Keterangan Bangun Paulus Kontradiktif, Tuntutan Disiapkan Berlapis
Jumlah tersebut dikurangi Rp 1,56 miliar yang telah disetorkan kepada KPK sebagaimana tercantum dalam barang bukti nomor 203.
Dengan demikian, masih terdapat sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh PT KAPM. Apabila tidak dilunasi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), jaksa akan menyita dan melelang harta benda milik terdakwa.
"Dan apabila penyitaan dan pelelangan harta benda kekayaan tersebut tidak cukup, maka uang pengganti yang tidak dibayar tersebut diganti dengan penutupan seluruh perusahaan PT KAPM selama satu tahun," kata jaksa.
Jaksa meyakini, PT KAPM bersama direkturnya, Yoseph Ibrahim, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap terkait proyek perlintasan sebidang Jawa-Sumatra pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2022.
Pemberian suap berupa commitment fee tersebut dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.
Atas perbuatannya, terdakwa korporasi dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP Nasional.
Dalam surat tuntutannya, jaksa mengungkapkan PT KAPM dan Yoseph memberikan suap sebesar Rp 1,125 miliar kepada Direktur Sarana dan Prasarana DJKA sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Harno Trimadi, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4, Fadliansyah. Pemberian uang dilakukan secara bertahap.
Baca juga : Aksi Suarakan Kepedulian terhadap Kebakaran Hutan
Suap tersebut merupakan commitment fee atas proyek perlintasan sebidang yang dijanjikan Harno untuk tahun anggaran 2022.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak Rp 20,7 miliar, dengan keuntungan bersih yang diperoleh PT KAPM sekitar Rp 2,4 miliar.
Sebelum membacakan tuntutan, jaksa turut menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
Hal yang memberatkan, terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain itu, korupsi dilakukan dengan kehendak aktif untuk memperoleh keuntungan di luar kewajaran.
"Hal-hal yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum pidana, Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan," ujar jaksa.
Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum PT KAPM, Robinson Paul Tarru, menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada pekan depan.
Baca juga : Bos Nikel Penyuap Eks Ketua Ombudsman Dituntut 2 Tahun Penjara
Salah satu materi pembelaan berkaitan dengan perhitungan keuntungan sebesar Rp 2,4 miliar yang menjadi dasar tuntutan uang pengganti.
Menurut Robinson, angka tersebut merupakan nilai keuntungan yang belum dikurangi berbagai pengeluaran atau biaya langsung selama pengerjaan proyek.
"Nanti, soal keuntungan Rp 2,4 miliar akan kami uraikan dalam pledoi," kata Robinson seusai persidangan.
Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa PT KAPM bersama Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama memberikan fee sebesar 5 persen dari nilai proyek perlintasan sebidang Jawa-Sumatra pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2022.
Permintaan tersebut berasal dari Direktur Prasarana DJKA sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Harno Trimadi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.