JPU Nilai Keterangan Bangun Paulus Kontradiktif, Tuntutan Disiapkan Berlapis

RM.id  Rakyat Merdeka - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai keterangan terdakwa Bangun Paulus dalam persidangan bertolak belakang dengan sejumlah keterangan saksi yang telah dihadirkan sebelumnya.

Perbedaan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun tuntutan berdasarkan fakta persidangan dengan formulasi pasal berlapis.

JPU Andri Sahputra mengatakan, keterangan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan merupakan hak ingkar yang tidak disumpah.

Karena itu, kebenarannya akan diuji dengan mencocokkan keterangan tersebut terhadap fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan.

Menurut Andri, keterangan terdakwa memang merujuk pada berkas perkara. Namun, dalam sejumlah hal, keterangannya dinilai kontradiktif dengan kesaksian para saksi yang telah diperiksa sebelumnya.

Baca juga : JPU: Pemeriksaan Penyidik dalam Sidang Bangun Paulus Belum Sentuh Pokok Perkara

"Kalau dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang tentu berkontradiktif ya, berbeda dengan keterangan saksi-saksi. Dan nanti semuanya kita simpulkan dalam tuntutan," ujar Andri.

Ia mencontohkan sejumlah kejanggalan dalam keterangan terdakwa, mulai dari klaim mengenai dugaan kekerasan yang dilakukan saksi korban, Vincent, yang dibantah dalam persidangan, hingga perbedaan keterangan mengenai nominal uang.

Perbedaan tersebut mencakup kesaksian terkait permintaan uang oleh Paulus hingga nominal yang disebutkan saksi Philip.

Kendati demikian, JPU menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap perbedaan keterangan tersebut kepada majelis hakim.

Terkait upaya terdakwa yang disebut berulang kali menyatakan keinginan mengembalikan uang sebesar Rp 50 juta, Andri mengatakan bahwa secara ideal pengembalian tersebut seharusnya dilakukan sejak tahap penyidikan, sekaligus disita sebagai barang bukti.

Baca juga : Aksi Suarakan Kepedulian terhadap Kebakaran Hutan

Namun, pihak korban dilaporkan tidak bersedia menerima pengembalian uang tersebut karena memiliki hak untuk menolak.

Dengan demikian, uang Rp 50 juta itu hingga kini masih berada di pihak terdakwa.

Andri menegaskan, mekanisme pengembalian dana dalam perkara pidana tidak sesederhana penyelesaian dalam perkara perdata.

JPU Matangkan Surat Tuntutan

Menghadapi agenda persidangan berikutnya, JPU memastikan surat tuntutan akan disusun secara matang dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan.

Penyusunan tuntutan akan mengacu pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti berupa percakapan (chat), serta barang bukti lainnya.

Baca juga : JPU Nilai Kesaksian Sahabat Tak Relevan dengan Perkara Pemerasan

JPU juga akan memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP dalam pembuktian perkara tersebut.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.