BREAKING NEWS
 

Meski Ada Sedikit Gejolak, DPRD Tubaba Bersyukur Pilkati Serentak Sukses

Reporter : HAIKAL AMIRULLAH
Editor : FAQIH MUBAROK
Rabu, 11 November 2026 22:35 WIB
Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni. Foto: Dok Yantoni

RM.id  Rakyat Merdeka - DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersyukur seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat tiyuh (desa) berhasil dilaksanakan sesuai jadwal, meskipun sempat diwarnai gejolak terkait persoalan tapal batas wilayah di Tiyuh Karta Tanjung Selamat.

Rencananya, sebanyak 25 kepalo tiyuh (desa) terpilih hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh (Pilkati) Serentak 2026 di Kabupaten Tubaba dijadwalkan dilantik Bupati Novriwan Jaya pada Kamis (12/11/2026).

Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni, menegaskan pelaksanaan Pilkati serentak berjalan sukses tanpa hambatan berarti. Menurutnya, dinamika yang muncul di tengah pelaksanaan pemilihan, khususnya terkait keberatan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terhadap Pilkati di Karta Tanjung Selamat, tidak mengganggu jalannya tahapan demokrasi tersebut.

"Alhamdulillah pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati) sukses. Semua berjalan sesuai rencana, tidak ada hambatan," kata Yantoni, Rabu (11/11/2026).

Baca juga : Golkar Lampung Gelar Musda, Bukan Musdalub

Terkait desakan Bupati Lampung Utara agar penetapan hasil Pilkati Karta Tanjung Selamat ditunda karena persoalan tapal batas wilayah, Yantoni menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba tetap berpegang pada ketentuan administrasi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengakui memang terdapat gejolak dari pihak Lampung Utara. Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan tahapan Pilkati yang telah berjalan di wilayah yang secara administrasi pemerintahan berada di bawah Kabupaten Tubaba.

"Memang ada gejolak, tetapi itu ada di pihak tetangga. Kita tetap mengacu pada apa yang sudah kita laksanakan. Pengakuan dari wilayah Tiyuh Karta Tanjung Selamat sebagai bagian dari administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah jelas. Makanya Pilkati tetap dilaksanakan," tegasnya.

Yantoni menjelaskan, persoalan batas wilayah tersebut sebelumnya telah melalui proses fasilitasi dan pembahasan hingga tingkat gubernur. Karena itu, DPRD Tubaba meminta semua pihak menghormati ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, sembari tetap membuka ruang penyelesaian apabila masih terdapat perbedaan pandangan.

Baca juga : Polres Tubaba Perkuat Ketahanan Pangan Masyarakat Dari Pekarangan Rumah

Dalam kesempatan itu, politisi Partai Gerindra ini juga menyinggung bahwa Tiyuh Karta Tanjung Selamat selama ini telah menjalankan pemerintahan tiyuh dan menerima alokasi dana desa.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari fakta administrasi pemerintahan yang selama ini berjalan. "Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka, silakan saja. Tetapi aturan perundang-undangan harus dijalankan. Jangan sampai persoalan ini membuat masyarakat resah antara kedua belah pihak," ujarnya.

Yantoni menekankan, perbedaan pandangan antara Pemerintah Kabupaten Tubaba dan Lampung Utara seharusnya tidak berkembang menjadi ketegangan yang mengorbankan ketenteraman masyarakat.

Ia mengungkapkan komunikasi antarpihak tetap dilakukan dan berharap seluruh unsur pemerintahan mampu menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun perbedaan administratif yang masih dipersoalkan.

Baca juga : OJK: Sektor Keuangan Nasional Tetap Kokoh

"Harapan kita, kalau ada perbedaan pendapat, sama-sama menjaga suasana kondusif. Yang dibutuhkan masyarakat itu nyaman, tenang, dan tenteram. Jadi, kepentingan masyarakat harus tetap kita prioritaskan," katanya.

Lebih jauh, Yantoni berharap 25 kepala tiyuh terpilih benar-benar mampu menjawab kepercayaan masyarakat. Kemenangan dalam Pilkati, kata dia, bukan sekadar memperoleh jabatan, melainkan membawa tanggung jawab untuk memperbaiki pelayanan pemerintahan di tingkat tiyuh.

Adsense

Dia secara khusus mengingatkan agar para kepala tiyuh tidak berhenti pada janji-janji kampanye. Visi dan misi yang disampaikan selama pencalonan harus diterjemahkan menjadi program kerja nyata, terutama dalam mempercepat pelayanan administrasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang bisa mewakili masyarakat. Harapan masyarakat, pelayanan administrasi bisa lebih cepat dan tepat. Jangan sampai hanya visi-misi yang bagus, tetapi pelaksanaannya dalam menjalankan tugas nanti tidak maksimal," tandasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense