Sedikit-sedikit Minta Ganti Ketum, Kader PPP Diminta Dewasa Berpolitik

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yunus Razak menyayangkan adanya surat Dewan Majelis PPP yang meminta segera digelar Muktamar di tahun ini sebagai bentuk evaluasi usai Pemilu 2024.

Harapannya, seluruh skuad Kabah dewasa dalam berpolitik untuk memajukan partai bersama.

"Menyayangkan adanya surat tersebut. Sekarang saatnya bersatu, membangun partai menghadapi Pilkada Serentak 2024," ujar Yunus Razak, Jumat (21/6/2024).

Yunus mengimbau, seluruh skuad PPP untuk dewasa dalam berpolitik. Skuad PPP, diminta menaati aturan main partai dan melaksanakan Muktamar sesuai agenda di Tahun 2025. Saat ini, kader partai wajib membantu Plt Ketua Umum (Ketum) Mardiono dalam tugasnya memimpin partai.

"Kalau sedikit-sedikit kecewa, ganti kepengurusan, maka PPP tidak akan maju," katanya.

Diamininya, PPP gagal masuk Senayan karena tidak menembus ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Partai Kabah, hanya meraih 5.878.777 suara, setara 3,87 persen suara nasional. Menurutnya, hasil ini adalah konsekuensi bersama seluruh skuad PPP.

Baca juga : Pemerintah Daerah Diminta Terapkan Ekonomi Hijau

"Hasil ini takdir Allah, harus kita terima, dan bekerja lebih keras lagi," katanya.

Eks Wakil Ketua GP Ansor ini menyayangkan jika skuad PPP terus meributkan persoalan kepengurusan. Soal kepemimpinan, disarankan bertarung secara sehat di Muktamar 2024.

Pasalnya, selain ada hajatan Pilkada 2024, partai ini harus solid bekerja menjelang Pemerintahan baru. Yunus menekankan, PPP saat ini dalam kondisi kehilangan sosok yang dituakan. Yaitu, tidak ada lagi tokoh sentral seperti Alm. KH Maimun Zubair atau Mbah Moen.

Sosok Mbah Moen dianggap bisa mempersatukan PPP jika terjadi dinamika politik internal. Nah, di kondisi tanpa ketokohan atau sosok yang dituakan partai saat ini, diminta semua skuad partai dewasa dan bersatu dalam membangun partai.

Karena saat ini partai dipimpin oleh Mardiono, maka sepatutnya seluruh kader patuh dan fokus bekerja untuk partai.

"Saat ini sudah tidak ada lagi tokoh yang menyatukan. Dulu ada Mbah Maimoen. Ketika tidak ada lagi, maka semua harus bisa bersatu," tekannya.

Baca juga : Dua Kader Banteng Berebut Rekomendasi

Ditekankannya, saat ini bukan waktunya untuk evaluasi kepemimpinan. Saat ini, adalah waktunya bekerja untuk membesarkan dan memenangkan partai di Pilkada 2024. Urusan evaluasi, semua ada waktunya. Tepatnya, saat Muktamar PPP Tahun 2025.

Jika polemik terus digaungkan, Yunus memprediksi PPP sangat dirugikan. Selain kepengurusan daerah terganggu sedang berjuang menghadapi Pilkada Serentak 2024, konstituen partai pasti akan kecewa dan kemungkinan akan berpindah partai di hajatan pesta demokrasi selanjutnya.

Justru, saat ini PPP wajib bekerja dan menjaga tanggung jawab terhadap jutaan rakyat yang memilih Ka'bah di Pemilu Legislatif 2024.

Sebelumnya, Dewan Majelis PPP menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin Plt Ketum Mardiono.

Mereka meminta partai segera menggelar Muktamar pada tahun ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh usai Pemilu 2024. Surat itu tertanggal sejak 1 Mei 2024. Terdapat empat tanda tangan petinggi dewan majelis dibubuhkan dalam surat, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Rommy.

"Bahwa, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di Tingkat nasional (DPR Rl) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di Tingkat daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota); (2) nomenklatur 'Pelaksana Tugas' Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode," bunyi poin tersebut.

Baca juga : Kemendag Diminta Gerak Cepat

"Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima."

Selain itu, dewan majelis juga meminta DPP segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang.

"Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK tanggal 22 April 2024. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya," bunyi surat itu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.