BREAKING NEWS
 

Pakai Rompi KPK, Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

Reporter : MOEHAMMAD WAHYUDIN
Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Senin, 16 November 2026 21:03 WIB
Mantan staf anggota DPRD Jawa Timur Anwar Sadad, Bagus Wahyudyono, memilih bungkam saat digiring petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuju mobil tahanan, Senin (16/11/2026). (Foto: M. Wahyudin/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan staf anggota DPRD Jawa Timur Anwar Sadad, Bagus Wahyudyono, memilih bungkam saat digiring petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuju mobil tahanan.

Bagus resmi meeupakan tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.

Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026), Bagus turun dari ruang pemeriksaan di lantai dua sekitar pukul 19.38 WIB.

Ia terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Bagus berusaha menutupi wajahnya menggunakan map berwarna biru. Kedua tangannya juga tampak diborgol.

Dia tidak memberikan jawaban saat awak media menanyakan kasus yang menjeratnya, termasuk dugaan penerimaan uang sebesar Rp 1,26 miliar. Bagus kemudian langsung menaiki mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan KPK.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, Bagus Wahyudyono berperan sebagai perantara penerimaan uang suap yang diperuntukkan bagi Anwar Sadad.

Bagus diduga menerima uang dari para koordinator lapangan (korlap) sebesar Rp 1,26 miliar, sedangkan Anwar Sadad menerima hingga Rp 40,5 miliar.

Baca juga : KPK Tahan Eks Staf Anggota DPR Terkait Suap Dana Hibah Jatim, 2 Rumahnya Disita

"Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta," ungkap Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026) malam.

KPK menahan Bagus di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.

Taufik menjelaskan, kasus tersebut bermula dari mekanisme pengalokasian dana hibah oleh Sekretariat DPRD Jawa Timur.

Sekretariat DPRD melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD sekaligus menghimpun usulan dari setiap anggota dewan.

Dalam pembagian tersebut, Anwar Sadad memperoleh jatah alokasi dana hibah sebesar Rp 291,5 miliar.

Rinciannya, Rp 48,9 miliar pada 2019, Rp 37,6 miliar pada 2020, Rp 121,3 miliar pada 2021, dan Rp 83,7 miliar pada 2022.

Adsense

Dari setiap kuota dana hibah periode 2019-2022, Anwar Sadad diduga mensyaratkan pemberian commitment fee sebesar 15-20 persen kepada para korlap atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antaranggota dewan.

Baca juga : KPK: Anwar Sadad dan Staf Mangkir, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang

Selanjutnya, para korlap membentuk pokmas atau lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah, kemudian disampaikan kepada anggota dewan atau pihak yang mewakilinya.

Dalam praktiknya, Bagus sebagai staf Anwar Sadad memiliki sejumlah tugas. Di antaranya mengoordinasikan usulan pekerjaan dan hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap.

Kemudian, memverifikasi kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinasikan pemberian fee, mengelola uang dari para korlap, serta merekapitulasi setiap penerimaan fee dan pengeluaran Anwar Sadad.

"Atas kesepakatan tersebut, para korlap yang akan menerima dana hibah 'jatah' dari AS, selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 persen sampai 25 persen melalui tiga cara," sebut Taufik.

Tiga cara tersebut yakni menyerahkan uang secara tunai langsung kepada Anwar Sadad, menyerahkannya secara tunai atau transfer kepada Bagus selaku orang kepercayaan Anwar Sadad, serta membayarkan berbagai keperluan Anwar Sadad.

"Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Di mana sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar," beber Taufik.

Selain itu, dari total dana hibah yang telah dicairkan kepada masing-masing pokmas, para korlap diduga kembali memotong sekitar 20-30 persen.

Baca juga : OJK Bantah Cekal Pengurus dan Pemilik Bank: Tak Ada Pemblokiran Rekening

Akibatnya, dana yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat hanya berkisar 55-70 persen dari anggaran awal.

Dalam perkara ini, KPK juga telah menyita dua unit rumah milik Bagus sebagai bagian dari upaya pemulihan aset. Kedua rumah tersebut berada di kawasan Sidotopo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Atas perbuatannya, Bagus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP lama.

Taufik mengungkapkan, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

Penetapan tersangka dilakukan pada 5 Juli 2024. Sebanyak 21 tersangka itu terdiri atas empat orang sebagai pihak penerima dan 17 orang sebagai pihak pemberi.

Para tersangka terbagi dalam tiga klaster. Bagus dan Anwar Sadad merupakan tersangka penerima dari klaster kedua. Keduanya diduga menerima uang suap dari 10 korlap pokmas.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense