Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
KPK Tahan Eks Staf Anggota DPR Terkait Suap Dana Hibah Jatim, 2 Rumahnya Disita
Senin, 16 November 2026 20:29 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudyono, mantan staf Anggota DPR RI Anwar Sadad, dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.
Bagus diduga menerima uang suap sebesar Rp 1,26 miliar sebagai perantara Anwar Sadad. Dalam perkara ini, KPK juga menyita dua rumah milik Bagus yang berada di Surabaya dan Mojokerto, Jawa Timur.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, Bagus Wahyudyono (BGS) merupakan perantara penerimaan uang suap yang diperuntukkan bagi Anwar Sadad (AS).
Uang tersebut berasal dari para koordinator lapangan (korlap) yang terlibat dalam pengurusan dana hibah pokmas.
"Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta," ungkap Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026) malam.
Bagus ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.
Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.
Baca juga : KPK: Anwar Sadad dan Staf Mangkir, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang
Taufik menjelaskan, perkara ini bermula ketika Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD sekaligus menghimpun usulan dari setiap anggota dewan.
Dalam pembagian tersebut, Anwar Sadad memperoleh alokasi dana hibah sebesar Rp 291,5 miliar. Rinciannya, pada 2019 sebesar Rp 48,9 miliar, 2020 Rp 37,6 miliar, 2021 Rp 121,3 miliar, dan 2022 Rp 83,7 miliar.
Dari setiap kuota dana hibah selama periode 2019-2022, Anwar Sadad diduga mensyaratkan pemberian commitment fee sebesar 15-20 persen kepada para korlap atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.
Selanjutnya, para korlap membentuk pokmas atau lembaga tertentu dan menyusun proposal permohonan dana hibah, kemudian disampaikan kepada anggota dewan atau pihak yang mewakilinya.
Dalam praktiknya, Bagus sebagai staf Anwar Sadad mendapat sejumlah tugas. Di antaranya mengoordinasikan usulan pekerjaan dan hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap.
Lalu, memverifikasi kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinasikan pembayaran fee, mengelola uang dari para korlap, serta merekapitulasi setiap penerimaan fee dan pengeluaran Anwar Sadad.
"Atas kesepakatan tersebut, para korlap yang akan menerima dana hibah 'jatah' dari AS, selanjutnya menyerahkan commitment fee sebesar 20 persen sampai 25 persen melalui tiga cara," kata Taufik.
Baca juga : OJK Bantah Cekal Pengurus dan Pemilik Bank: Tak Ada Pemblokiran Rekening
Tiga cara tersebut yakni menyerahkan uang secara langsung kepada Anwar Sadad, menyerahkannya secara tunai atau melalui transfer kepada Bagus selaku orang kepercayaan Anwar Sadad, serta membayarkan berbagai keperluan Anwar Sadad.
Taufik mengungkapkan, dari permintaan dan penyerahan commitment fee selama periode 2019-2022, total uang yang diterima mencapai Rp 41,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 40,5 miliar diperuntukkan bagi Anwar Sadad, sedangkan Bagus memperoleh sekitar Rp 1,26 miliar.
"Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Di mana sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar," bebernya.
Selain pungutan commitment fee, penyimpangan juga terjadi pada pencairan dana hibah di tingkat pokmas. Dari total dana hibah yang telah dicairkan, sekitar 20-30 persen kembali dipotong oleh para korlap.
Akibatnya, dana yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat hanya berkisar 55-70 persen dari total anggaran awal.
Dalam upaya pemulihan kerugian negara, KPK juga telah menyita dua unit rumah milik Bagus.
Aset tersebut terdiri atas satu rumah di kawasan Sidotopo, Kota Surabaya, dan satu rumah lainnya di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Baca juga : KPK Tahan 7 Tersangka Suap Proyek Jalan Sumut, Terima Fee hingga Rp 3,49 Miliar
Atas perbuatannya, Bagus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP lama.
Taufik menambahkan, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.
Penetapan tersangka dilakukan pada 5 Juli 2024. Sebanyak 21 tersangka itu terdiri atas empat orang dari pihak penerima dan 17 orang dari pihak pemberi.
Mereka dibagi ke dalam tiga klaster. Bagus dan Anwar Sadad merupakan tersangka penerima dari klaster kedua. Keduanya diduga menerima uang suap dari 10 korlap pokmas.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya