RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mea mengimbau mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Ahmad Dedi, kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan gratifikasi.
KPK juga menyatakan belum memperoleh kepastian mengenai alasan kesehatan yang disampaikan Ahmad Dedi saat mangkir dari panggilan penyidik.
"Diharapkan terhadap yang bersangkutan kooperatif menghadiri panggilan atau pemeriksaan yang sudah dijadwalkan oleh penyidik," ujar Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026) malam.
Taufik memastikan penyidik akan memeriksa Ahmad Dedi sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bahkan, apabila yang bersangkutan dalam kondisi sakit, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat sesuai ketentuan KUHAP baru.
"Sampai saat ini, sudah dilakukan beberapa klarifikasi, baik melalui komunikasi telepon maupun pengecekan ke lapangan. Namun, belum ada respons positif dari tersangka AD," imbuhnya.
Menurut Taufik, penyidik sebelumnya telah memeriksa Ahmad Dedi ketika KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Setelah itu, KPK melayangkan dua kali panggilan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
Baca juga : Mantan Pejabat Bea Cukai Divonis 6 dan 7 Tahun Bui
Pada panggilan pertama, Ahmad Dedi melalui penasihat hukumnya mengirimkan surat dengan alasan sakit. Menindaklanjuti surat tersebut, tim KPK melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi kesehatannya.
Namun, Taufik mengatakan, KPK belum memperoleh kepastian bahwa Ahmad Dedi benar-benar dalam kondisi sakit.
Pihaknya juga belum menerima laporan maupun konfirmasi mengenai kondisi tersebut, baik dari keluarga maupun kuasa hukumnya.
"Tapi belum bisa memastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul dalam kondisi sakit. Tentunya, kami akan memastikan penyelesaian perkara ini sampai dilimpahkan ke persidangan," lanjutnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencegah Ahmad Dedi bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
Pencegahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan DJBC yang tengah ditangani KPK.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko membenarkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pencegahan dari KPK.
"Bahwa benar KPK sudah mengajukan permohonan pencegahan atas nama Ahmad Dedi pada tanggal 23 Oktober 2026," kata Hendarsam saat dihubungi wartawan, Sabtu (31/10/2026).
Baca juga : Mantan Pejabat Bea Cukai Divonis 9 Tahun Penjara
Menindaklanjuti permohonan tersebut, Imigrasi menerbitkan pencegahan terhadap Ahmad Dedi sejak tanggal pengajuan. Namanya pun telah dimasukkan ke dalam daftar pencegahan selama enam bulan.
Pencegahan itu terkait kasus korupsi di lingkungan DJBC periode 2025 dan 2026, serta berlaku hingga 23 April 2027.
Sebelumnya, KPK mengembangkan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bea dan Cukai dengan menerbitkan sprindik yang menjerat dua tersangka baru.
"Pertama, saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai, yang telah dilakukan penahanan oleh penyidik pada Agustus 2026 lalu. Kedua, saudara AD yang merupakan pegawai pada Ditjen Bea dan Cukai, juga telah ditetapkan sebagai tersangka per September 2026," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (30/10/2026).
Dengan penetapan tersebut, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Penyidikan pun masih terus berjalan.
Budi menambahkan, KPK mengimbau seluruh pihak yang terkait, baik tersangka, saksi, maupun pihak lainnya, agar kooperatif selama proses penyidikan, termasuk memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik.
"Karena pada prinsipnya, pemeriksaan dan permintaan keterangan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk membantu proses pengungkapan perkara secara komprehensif," jelasnya.
Sementara itu, Ahmad Dedi sebelumnya pernah menjadi saksi dalam persidangan kasus suap importasi barang dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Orlando Hamonangan.
Baca juga : Eks Kasi Intel Bea Cukai Dihukum 6 Tahun Bui dan Bayar Rp 5,5 M
Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2026), Ahmad Dedi membantah pernah meminta dana operasional kepada mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo.
Jaksa penuntut umum KPK saat itu mengorek keterangan Dedi mengenai dugaan pemberian uang dari Bayu. Namun, Dedi dengan tegas membantah tudingan tersebut.
"Tidak pernah, Pak," ucap Ahmad Dedi.
Dedi mengaku persoalan tersebut bahkan pernah dimintanya untuk dikonfrontasikan sejak tahap penyidikan. Namun, hal itu tidak pernah terlaksana.
"Saya tidak kenal sama Bayu, saya tidak pernah jadi atasan Bayu, saya juga bukan pejabat yang punya wewenang atau otoritas pada saat komunikasi. Apakah mungkin saya meminta dana operasi sama dia?" cetus Dedi.
Dalam persidangan itu, Dedi juga menjelaskan bahwa dirinya merupakan pegawai fungsional di lingkungan DJBC, bukan pejabat struktural yang memiliki staf maupun kewenangan operasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.