RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Komisi antirasuah memastikan akan mematuhi ketentuan tersebut sekaligus mendorong penguatan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK merupakan pelaksana undang-undang.
Karena itu, KPK akan tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga : Pakar Nilai Kejaksaan dan KPK Lebih Tepat Jalankan UU Perampasan Aset
Menurut Budi, perampasan aset sejalan dengan semangat KPK dalam memberantas korupsi.
Selama ini, KPK tidak hanya berfokus pada penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga berupaya mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
"Bahkan lebih dari itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, khususnya pada aspek penindakan, ini ujungnya juga mendorong upaya-upaya korektif," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026) malam.
Budi menjelaskan, upaya korektif tersebut diharapkan dapat menutup celah yang berpotensi melahirkan pelaku baru dengan modus tindak pidana serupa.
Baca juga : Puan: UU Perampasan Aset Rampung Lebih Cepat Dari Target
Setiap penindakan KPK juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat sehingga menimbulkan efek gentar dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Nah, berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset, tapi juga dibutuhkan terobosan-terobosan lain, termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)," lanjutnya.
Budi menyebut terdapat empat delik tindak pidana yang dimaksud, yakni penyuapan pejabat publik asing (foreign bribery), perdagangan pengaruh (trading in influence), penyuapan di sektor swasta (bribery in the private sector), serta memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment).
Menurutnya, keempat delik tersebut belum dikriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia. Karena itu, hal tersebut menarik untuk menjadi bahan diskusi dan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penguatan pemberantasan korupsi ke depan.
Baca juga : Ketua Komisi III DPR Habiburokhman: UU Perampasan Aset Bukan Senjata Politik
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, setelah mendengarkan pemaparan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.