RM.id Rakyat Merdeka - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memaparkan laporan pengelolaan zakat nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR, Rabu (15/7).
Hadir dalam RDP ini Ketua Baznas Prof. Dr. Bambang Sudibyo, Wakil Ketua Baznas, Dr. ZainulbaharNoor, Anggota serta jajaran Direksi Baznas.
Bambang Sudibyo mengatakan, laporan pengelolaan zakat kepada DPR ini merupakan bagian dari upaya Baznas menjalankan peran sebagai pengelola zakat nasional yang akuntabel.
“Baznas meningkatkan layanan zakat kepada muzaki dan mustahik melalui pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui laporan resmi kepada Presiden dan DPR RI,” katanya.
Baca juga : Komisi XI DPR Yakin Doni Primanto Mampu Kawal Ekonomi di Tengah Pandemi
Di depan pimpinan dan para anggota Komisi VII DPR, Bambang Sudibyo mengatakan, sejak Januari hingga Juni 2020, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia di bawah koordinasi Baznas, telah melaksanakan perannya dalam melayani muzaki dan mustahik melalui program-program unggulannya.
Pengumpulan zakat nasional pada 2020 ini ditargetkan sebesar Rp 12,48 triliun atau naik dari tahun lalu sebesar Rp 10,22 triliun. Menghadapi pandemi Covid-19 pada awal tahun ini, Baznas dan LAZ di 31 provinsi telah menyalurkan Rp 296,07 miliar.
Masyarakat terdampak Covid-19 mendapatkan manfaat zakat melalui program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi.
Di Baznas Pusat, pengumpulan ZIS pada Januari hingga Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 46 persen dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun lalu meskipun masyarakat sedang terdampak Covid-19.
Baca juga : Gobel Apresiasi Kementan Kembangkan Industri Tanaman Herbal
“Kenaikan ini dikarenakan kesiapan Baznas mengantisipasi pengumpulan melalui digital,” katanya.
Pendistribusian dan Pendayagunaan di era Covid-19 mengalami kenaikan sebesar 129,82 persen dari sisi jumlah dana tersalurkan, dan 87,42 persen dari sisi jumlah mustahik dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun lalu.
Anggaran APBN sebesar Rp 8 miliar digunakan untuk Covid-19 sebesar Rp724.690.000, sehingga total nett anggaran APBN adalah Rp7.275.310.000. Realisasi APBN digunakan untuk kebutuhan rutin operasional sebesar 35,2 persen atau Rp 2.563.895.551 selama Januari-Juni 2020.
“Penyerapan anggaran APBN belum optimal disebabkan oleh adanya kebijakan Bekerja Dari Rumah (BDR) yang mengakibatkan pengurangan biaya operasional termasuk tidak adanya biaya perjalanan dinas,” katanya.
Baca juga : Kementan Atur Pelaksanaan Kurban Di Tengah Pandemi
Sementara, Komisi VIII DPR mengapresiasi realisasi pengumpulan zakat Baznas Pusat Januari-Juni 2020 sebesar Rp. 240.399.699.031 yang melampaui target priode yang sama Januari-Juni 2019 yaitu Rp 156.832.177.465, atau tumbuh 53,28 persen.
Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Baznas memaksimalkan target pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah pada akhir tahun 2020. [KRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.