Sebelumnya
Sampai saat ini, UU Ciptaker masih ditolak berbagai kalangan. Selain NU, ada Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak awal, Muhammadiyah telah meminta DPR menunda bahkan membatalkan pembahasan RUU Ciptaker. Sedangkan MUI menilai banyaknya penolakan terhadap UU Ciptaker menunjukkan kesan perpolitikan Tanah Air dikuasai oligarki.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin tidak kaget dengan "blusukan" Menteri Ida. Kata Ujang, pola ini sama ketika pengesahan UU KPK. Ketika itu, pemerintah mendekati sejumlah tokoh. Harapannya, agar UU KPK diterima.
Baca juga : Muhammadiyah Pastikan Tak Ikut Demo Tolak UU Ciptaker Besok
Menurut Ujang, belum jinaknya NU dan Muhammadiyah justru merupakan hal positif. Sebab, kedua ormas ini merupakan representatif umat. Menurutnya, justru bahaya jika NU dan Muhammadiyah tiba-tiba berubah pikiran. “Dampaknya, rakyat akan merasa berjuang sendirian,” ucapnya, tadi malam.
Haruskah Luhut turun tangan untuk "menjinakkan" ormas-ormas itu? Sebab selama ini Luhut dikenal menteri serba bisa. Ujang yakin, jika pun Luhut atau bahkan sampai Presiden yang turun gunung, hasilnya akan sama.
Baca juga : Pejabat Tidak Boleh Kebal Nasihat (1)
"Seperti biasa, kalau di tangan menteri teknis nggak selesai, Presiden bisa meminta Luhut turun tangan. Tapi, kali ini belum tentu berhasil,” ucapnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.