Sebelumnya
Apa tanggapan Istana? Santai sekali. Tapi, menohok. Yang menanggapi, Kepala KSP, Moeldoko. Dia menyebut, istilah kriminalisasi ulama tidak ada. Pemerintah tidak mengenal istilah itu. Tak ada yang mau ulama dikriminalisasi. Negara menjamin perlindungan bagi semua warga negaranya. “Kadang-kadang untuk membangun sebuah emosi, istilah-istilah itu dikedepankan,” ujar Moeldoko, di gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakpus, kemarin.
Yang dilakukan pemerintah adalah penegakan hukum. Istilah asingnya, law enforcement. Yang dikriminalkan, hanya orang-orang bersalah. Mereka yang melanggar hukum. Dan itu disertai bukti-bukti. “Jangan dibalik, negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Nggak. Tidak ada itu,” tegasnya.
Sementara soal ajakan rekonsiliasi, Moeldoko mengaku bingung. Soalnya, pemerintah merasa tak punya masalah dengan Rizieq. “Apa yang harus direkonsiliasikan dengan Pak Habib Rizieq?” tanya dia.
Baca juga : Demokrat Jawab Isu Inisiasi Dan Danai Demo Tolak UU Ciptaker
Sejak awal, pemerintah sudah mempersilakan Rizieq pulang ke Tanah air. Tak ada upaya yang dilakukan untuk mencegahnya. justru, aparat keamanan diwanti-wanti agar mengawal para pendukung Rizieq yang menjemput junjungannya itu di Bandara Soekarno-Hatta, dengan baik. “Kita wanti-wanti, jangan diganggu. Walaupun mereka sendiri yang mengganggu. Mengganggu jalan maksud nya, mengganggu publik,” sindir eks Panglima TNI ini.
Buktinya, Rizieq sampai di rumahnya, Petamburan, Jakarta, dalam kondisi selamat. Karena itu, Moeldoko mengulang, rekonsiliasi tidak diperlukan. “Asal semuanya baik-baik bekerja, nggak ada masalah. Kita posisinya baik baik aja,” tandasnya.
Parpol-parpol ikut menanggapi soal wacana rekonsiliasi ini. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) punya pendapat sama dengan Moeldoko. Rekonsiliasi tak diperlukan. Saya tidak melihat ada masalah yang demikian serius sehingga harus ada rekonsiliasi,” ujar ketua DPP PKB Faisol Riza, kemarin.
Baca juga : Kita Masih Jago Lho...
Tapi kalau memang mau dialog, lanjutnya, Rizieq seharusnya tak perlu mengajukan syarat apapun. Syarat itu menunjukkan masih adanya kecurigaan Rizieq terhadap pemerintah. Kalau begitu, lebih baik tak usah dilakukan. “Tunggu sampai mulai tumbuh rasa percaya. Nggak ada gunanya dialog kalau hati masih muncul curiga,” sarannya.
Berbeda, politikus Gerindra Fadli Zon meminta pemerintah mendengarkan aspirasi Rizieq. Menurutnya, aspirasi itu mewakili ratusan juta umat Islam di Indonesia. “Itu adalah fakta. Dan saya kira itu harus dihargai,” ujar Fadli usai sowan ke Petamburan, kemarin.
Fadli sepakat dengan Rizieq, kriminalisasi ulama memang terjadi. Pemerintah dituding mencari-cari kesalahan ulama. “Jangan melawan kepada kekuatan ulama, kekuatan rakyat,” wanti-wantinya. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.