RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menjadi komandan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali. Mendengar keputusan itu, para kepala daerah siap berkolaborasi dengan Luhut menekan laju Corona.
Penunjukan Luhut itu diungkap Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, Selasa (29/6). Menurutnya, penerapan PPKM darurat dimulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021.
Ini bukan pertama kali Luhut dipercaya Jokowi menjadi komandan perang melawan Corona.
Baca juga : Tanpa PPKM Darurat, Kasus Aktif Covid-19 Di Jakarta Bisa Tembus 100 Ribu
September tahun lalu, Luhut juga pernah ditunjuk jadi komandan perang selama dua minggu untuk menjinakkan Corona di delapan provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Untuk kali ini, eks Kepala Staf Kepresidenan ini memegang komando untuk pulau Jawa dan Bali. Pasca ditunjuk, Luhut langsung bergerak cepat menyusun strategi melawan Corona. Luhut pun langsung menggelar rapat virtual dengan para kepala daerah.
Sejumlah kepala daerah hadir pada rapat tersebut. Seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Mereka membahas pelaksanaan PPKM darurat guna menekan laju kasus Corona di masing-masing daerah.
Baca juga : PPKM Darurat, Jam Operasional Supermarket Dipersingkat
Dalam rapat itu, Anies mendukung rencana pemerintah menerapkan PPKM darurat. Namun, ada empat permintaan Pemprov DKI kepada pemerintah pusat.
Pertama, pengetatan mobilitas penduduk yang tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, tetapi juga untuk antar wilayah secara substansial dan signifikan. Kedua, Anies meminta dukungan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung.
Menurutnya, tenaga kesehatan di rumah sakit, bisa dipenuhi dari mahasiswa dan dosen yang bergerak di bidang kesehatan.
Baca juga : PPKM Darurat Mau Diberlakukan, Rupiah Tertekan
Selain itu, tenaga tracer profesional lapangan juga dibutuhkan sebanyak 2.156 untuk melakukan tracing 15-30 orang per 100.000 penduduk.
“Juga meminta tambahan tenaga vaksinator sebanyak 5.139 orang, 2.050 di antaranya tenaga kesehatan dan 3.089 orang non tenaga kesehatan,” katanya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.