RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masalah penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bukan hanya pada ketepatan waktu. Tapi juga, banyak yang tidak akurat.
"Berita buruknya, di samping kecepatan verifikasi ini ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan, detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam Talkshow LHKPN yang ditayangkan YouTube KPK, Selasa (7/9).
Baca juga : KPK Perpanjang Penahanan Eks Pejabat Dirjen Pajak
Dia mengatakan, masih banyak harta yang disembunyikan oleh pejabat. Harta yang disembunyikan biasanya berupa tanah, bangunan, rekening bank, dan investasi.
Hal itu menjadi tantangan tersendiri di KPK. Komisi antirasuah harus lebih jeli menelusuri aset para pejabat untuk mencegah adanya penyembunyian harta.
Baca juga : PPKM Diperpanjang Lagi, Syarat Perjalanan Nggak Berubah
Salah satu cara penelusuran dengan menggandeng pihak bank. Dengan begitu, KPK bisa memastikan aliran dana pasti dari pejabat untuk disandingkan dengan LHKPN-nya.
"Mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa yang namanya 'A' dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini ini, apakah punya rekening di bank, nanti otomatis semua bank yang punya rekening Itu akan melaporkan lengkap dengan isinya," bebernya.
Baca juga : OJK Targetkan 70 Persen Pelajar Punya Tabungan
KPK pun berharap pejabat negara di Indonesia untuk tidak menyembunyikan kekayaannya. Pengisian LHKPN, diimbau dilakukan dengan jujur untuk mencegah tindakan korupsi di Indonesia. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.