Sebelumnya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, di satu sisi, berkembangnya ekonomi digital harus disikapi dengan bijaksana dan penuh kehati-hatian. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital harus dapat dioptimalkan melalui penyempurnaan ekosistem digital yang meliputi sektor perbankan digital, industri teknologi keuangan (fintech), dan e-commerce, sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi.
"Momentum pertumbuhan ekonomi digital ini harus direspons dengan beberapa langkah strategis. Diantaranya, melalui penataan regulasi yang tidak saja penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen. Namun, juga untuk menjamin agar aktivitas ekonomi digital memberi kontribusi pada pendapatan negara, misalnya dari sektor perpajakan," kata Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menuturkan, perlu segera disiapkan infrastruktur pengaturan dan pengawasan aset kripto atau aset digital termasuk tradingnya. Langkah ini membutuhkan partisipasi dan komitmen dari segenap pemangku kepentingan. Khususnya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk duduk bersama dan merumuskan kerangka kebijakan yang komprehensif dan implementatif.
"Saya menyarankan sambil menunggu regulasi dan memastikan tidak terjadi mis-selling dan rusaknya kepercayaan publik, serta demi melindungi konsumen, dan mengklarifikasi entry players ke pasar, perlu disiapkan Sanbox, yaitu menghimpun semua pelaku apapun bentuknya, lalu diberikan pembinaan regulasi, transparansi, aturan bisnis, serta legalitas entitas sedemikian rapihnya agar kemudian memenuhi syarat kelayakan bermain bisnis di masyarakat. Praktik Sandbox ini telah diterapkan di berbagai negara seperti Uni Eropa, Amerika, China dan Asia Tenggara, termasuk Bank Indonesia dan OJK di Indonesia. Kementerian Perdagangan khususnya melalui BAPPEBTI perlu memikirkan penerapannya," terang Bamsoet.
Baca juga : Bamsoet Dorong Tarung Derajat Berkembang Di Kancah Internasional
Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, langkah strategis lainnya adalah reformasi sistem pembayaran dalam kegiatan transaksi ekonomi digital. Dalam kerangka reformasi sektor keuangan, seruan Gubernur BI, sebagaimana juga telah menjadi perhatian negara-negara G20 untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan manfaat dari semakin meluasnya penggunaan teknologi digitalisasi di sektor keuangan patut didukung.
"Gagasan Bank Indonesia untuk merumuskan pembuatan mata uang digital atau 'digital rupiah' perlu segera diterapkan karena sejalan dengan pemahaman G20 yang juga menekankan implikasi dari Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap sistem moneter dan keuangan internasional. Dari sisi optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi, G20 akan melanjutkan implementasi peta jalan sistem pembayaran lintas batas (G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments) untuk mendorong sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal serta mendiskusikan pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan," pungkas Bamsoet. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.