RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap PDI Perjuangan serta komponen masyarakat lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah yang menolak kedatangan Timnas Sepakbola Israel pada penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.
HNW mengingatkan, Pemerintah Indonesia harusnya memperhatikan sehingga dapat bersikap yang sama. Dikatakan, sikap PDI Perjuangan melalui Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Ketua Bamusi Prof Dr Hamka Haq, dan kader PDI Perjuangan yang merupakan Gubernur Bali I Wayan Koster yang secara terbuka menolak kedatangan Timnas Israel main di Bali/Indonesia, sudah sesuai dengan konstitusi dan teladan yang pernah dicontohkan oleh Presiden Soekarno.
Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Pemerintah dan PSSI untuk tidak mengikuti sikap penolakan tersebut, dan menindaklanjutinya dengan mendesak FIFA untuk mencabut keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U-20.
"Sebagaimana pada tahun 1972 IOC karena masalah kemanusiaan pernah mencabut keikutsertaan Rhodesia hanya beberapa hari sebelum penyelenggaraan Olimpiade, sehingga Rhodesia tidak bisa ikut bertanding dalam Olimpiade musim panas di Munich," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (23/3).
HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa sikap dan alasan PDI Perjuangan ini merupakan kelanjutan dari sikap yang lebih dahulu disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menolak kehadiran Timnas Israel.
Baca juga : Hari Ini, Timnas Burundi Mulai Latihan
Diharapkan dengan semakin banyaknya Partai yang mengedepankan prinsip ketaatan pada Konstitusi, antara lain Pembukaan UUD NRI 1945 yang oleh MPR bahkan dinyatakan tidak dapat diubah, maka penolakan terhadp penjajajahan dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan makin bisa diwujudkan.
"Jangan makin memberi ruang bagi terwujudnya Palestina merdeka, bahkan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dilaporkan oleh PBB pada Juni 2022 lalu," tukasnya.
Lebih lanjut, HNW menuturkan, sikap PDI Perjuangan dan MUI ini bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Maka, sudah seyogyanya, apabila memang penolakan ini dilakukan secara serius, maka Pemerintah wajarnya mengikuti dan bisa menjadi kannya sebagai kebijakan luar negeri Pemerintah.
Apalagi sikap luar negeri Pemerintah sudah disuarakan dengan sangat jelas dan tegas oleh Menlu RI di forum PBB agar pada tahun 2023 yang mengkritisi negara-negara di dunia agar tidak basa-basi mendukung Palestina merdeka dan mengkoreksi tindakan pendudukan Israel yang makin parah.
"Karenanya mestinya pemerintah segera berkomunikasi dengan FIFA agar Israel dicoret dari mengikuti Piala Dunia U-20 di Indonesia," ujarnya.
Baca juga : Impor Pakaian Bekas Ancam Brand Ternama Di Indonesia
Menurut HNW, komunikasi dengan pihak FIFA ini harusnya bisa dan sangat diperlukan. Sebagaimana dilakukan oleh Qatar tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2022.
Agar kekhasan aturan di Qatar seperti larangan minuman keras di dalam stadion dan juga larangan kampanye LGBT di dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 diterima dan dihormati oleh FIFA, dan FIFA menerima bahkan Presiden FIFA mengapresiasi sukses Qatar sebagai tuan rumah.
"Sebagai tuan rumah yang mempunyai karakter Konstitusional, harusnya Indonesia juga punya bargain untuk menolak hal-hal yang bertentangan dengan prinsip yang diatur oleh konstitusi yang berlaku di negara kita," ujarnya.
HNW mendukung Indonesia agar tetap sukses sebagai penyelengara Piala Dunia U-20, seperti Qatar itu. Tetapi juga harus punya bargain yang kuat untuk berkomunikasi dengan FIFA.
Sekaligus menyadarkan FIFA untuk tidak menerapkan standar ganda, karena FIFA toh juga sudah memberlakukan larangan terhadap Timnas Rusia dalam kualifikasi piala dunia 2022, karena sudah satu tahun lakukan invansi ke Ukraina. Sedangkan Israel lebih parah dari itu, sudah lebih 60 tahun menginvansi Palestina dan menjajah lebih dari 80 persen tanah Palestina.
Baca juga : Mahasiswa Akademi Kepresidenan Rusia Antusias Icip-icip Kuliner Indonesia
Apalagi, lanjut Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, urusan melarang atau memboikot ikut dalam kegiatan olahraga terhadap suatu negara yang melanggar prinsip kemanusiaan juga sudah seringkali dilakukan masyarakst olahraga internasional.
Misalnya dalam ajang Olimpiade, Afrika Selatan pernah dilarang oleh IOC mengikuti Olimpiade selama 20 tahun dari kurun waktu 1964-1988 karena kejahatan apartheid yang dilakukan oleh pemerintahnya.
Karenanya, PSSI dan Pemerintah harus melaksanakan aspirasi warga bangsa Indonesia yang terhimpun dalam Ormas-Ormas seperti MUI, Muhammadiyah dan lain-lain, juga yang terhimpun dalam Partai-Partai Politik seperti PKS, PDI Perjuangan dan banyak anggota DPR lainnya, agar Pemerintah konsisten dengan Konstitusi.
"Sehingga dapat memastikan FIFA menyetujui untuk membatalkan keikutsertaan kesebelasan Israel main di Indonesia. Itu akan memunculkan Indonesia yang dihormati, sebagaimana dahulu dicontohkan oleh Bung Karno," pungkasnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.