Moeldoko Minta Evaluasi Penanganan Kekerasan di Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan Rapat Tingkat Menteri dalam upaya menjaga kestabilan pembangunan di Papua setelah pembentukan empat Daerah Otonomi Baru, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Rapat itu dipimpin langsung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Rapat ini membahas situasi keamanan terkini. 

"Rapat ini sangat penting untuk jadi renungan bersama. Sesuai dengan data berbagai lembaga, masih ada tindak kekerasan di beberapa kabupaten di Papua," kata Moeldoko, dalam rapat tersebut, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (23/2).

Rapat ini dihadiri sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga terkait. Di antaranya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Dofiri, Deputi V Kemenko Polhukam Bidang Koordinasi Kamtibmas Irjen Rudolf Alberth Rodja, Deputi III Bidang Kontra Intelijen BIN Mayjen Aswardi, Kabinda Papua Mayjen (Purn) Gustav Agus Irianto, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. 

Baca juga : Teroris Papua Makin Ngelunjak

"Ini sungguh ironis. Karena pada satu sisi, pemerintah terus memasifkan pembangunan di Papua dan indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat, namun pada sisi lain masih ada pihak pengganggu keamanan yang melakukan kekerasan," lanjut Moeldoko.

Dalam rapat tersebut, Moeldoko meminta agar seluruh Kementerian/Lembaga berkoordinasi dan bersinergi secara lebih intensif. Hal ini dilakukan untuk memastikan kehadiran negara dalam mewujudkan kondisi yang kondusif sebagai prasyarat kemajuan pembangunan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua.

Empat undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua telah resmi diundangkan setelah ditandatangani Presiden Jokowi, tahun lalu. Pemekaran Papua dan Papua Barat ini merupakan upaya untuk mengintensifkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara khusus dalam aspek pemerataan dan pelayanan publik.

Baca juga : Idris Laena Minta Satkar Ulama Aceh Menangkan Golkar Dan Airlangga

Secara umum, wilayah Papua dalam kondisi aman. Peningkatan kekerasan hanya terjadi di titik tertentu di wilayah pegunungan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan penciptaan perdamaian dan pemulihan keamanan di Papua.

Saat ini, pemerintah terus berfokus untuk memastikan jangkauan akses transportasi, infrastruktur kesehatan, pendidikan dan infrastruktur penunjang lainnya segera dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok Papua, khususnya di empat daerah otonom baru.

"Dari perspektif politik ekonomi, pemerintah sudah berupaya memutus mata rantai kekerasan melalui paket kebijakan pembangunan kesejahteraan Papua yang komprehensif," pungkas Moeldoko.■ 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.