BREAKING NEWS
 

Bamsoet: Parlemen Modern dan Terbuka Harus Diteruskan

Reporter : SHAHIH QARDHAVI
Editor : MUHAMAD FIKY
Selasa, 27 Agustus 2019 10:43 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama Presiden Jokowi usai Pidato Kenegaraan 16 Agustus di Gedung Nusantara DPR RI.

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap  kepada Anggota DPR  periode 2019-2024 untuk meneruskan upaya DPR menjadi Parlemen Modern dan terbuka.

"Di periode 2014-2019, sudah menghasilkan 77 UU. Ditambah RUU Pertanggung jawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018. Beberapa RUU juga sudah berhasil diselesaikan pembahasannya dan tinggal menunggu penjadwalan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna mendatang," ujar Bamsoet saat menyampaikan materi dalam Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Anggota DPR dan DPD RI 2019-2024, di Jakarta, Senin (26/08).

Acara yang dibuka oleh Presiden Jokowi ini dihadiri Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Oedang, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo dan ratusan anggota baru DPR RI periode 2019-2024.

Eks Bendahara Umum Golkar  ini memaparkan, DPR dan pemerintah bersepakat merubah paradigma pembahasan legislasi yang tak hanya menekankan pada aspek kuantitas saja. Melainkan lebih fokus kepada kualitas. Sehingga anggapan bahwa kinerja DPR jeblok lantaran jumlah RUU yang diselesaikan sedikit, sangat tidak tepat.

Baca juga : Industri Pengolahan Bawang Merah Harus Disegerakan

"Pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus di Gedung Nusantara DPR RI, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ukuran kinerja pembuat peraturan perundang-undangan bukan diukur dari seberapa banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat, tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi. DPR sangat sepakat, sehingga di periode 2019-2024, perlu tetap kita tunjukkan bahwa undang undang yang dibentuk ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bangsa dan negara," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, anggota DPR periode 2019-2024 tidak boleh sekadar memberikan persetujuan terhadap RUU APBN yang diajukan pemerintah. 

Adsense

Berbagai indikator seperti  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, serta Rencana Kerja Pemerintah harus dibahas secara cermat dan intens melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Hasil  pembahasan tersebut adalah rangka besaran asumsi  dasar ekonomi makro R-APBN, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), nilai tukar, tingkat suku bunga SPN, harga minyak, lifting minyak dan gas bumi. Masalah  pengangguran, emiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia juga dibahas. Di dalam pengambilan keputusan mengenai RUU APBN-pun, DPR RI tidak sekedar setuju, melainkan juga memberikan catatan-catatan kritis atas persetujuannya,"ujarnya.

Baca juga : Bamsoet: Para Pemimpin Negeri Harus Berkomitmen Kuat Wujudkan Persatuan Bangsa

Dewan Pakar KAHMI ini menerangkan, dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan, DPR pada umumnya telah menghasilkan banyak rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah, namun rekomendasi tersebut seringkali diabaikan. 

Untuk itu, perlu dipikirkan mekanisme agar fungsi pengawasan DPR terlaksana secara efektif dan dipatuhi pemerintah.

"Pelaksanaan rapat DPR juga menghadapi kendala.Terdapat banyak agenda rapat yang harus dihadiri oleh anggota DPR RI, baik rapat pelaksanaan fungsi pengawasan, maupun fungsi-fungsi lainnya. Tidak jarang jadwal rapat yang harus dihadiri bersamaan waktunya sehingga anggota DPR kurang fokus dalam mengikuti suatu pembahasan dalam rapat. Karena itu, DPR perlu menciptakan sistem yang memungkinkan pengaturan jadwal dan mekanisme rapat agar tidak tumpang tindih dan efektif," jelas Bamsoet.

Bamsoet menerangkan, anggota DPR baru akan dituntut untuk bekerja keras mewujudkan demokrasi yang bukan sekadar prosedural melainkan juga substansial. Pendiri bangsa telah mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia  bukan sekadar politik, tetapi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. 

Baca juga : Semua Elemen Bangsa Harus Ikut Bela Negara

"Sinisme dan rendahnya kepercayaan publik masih akan menjadi tantangan bagi DPR ke depan. DPR perlu menjaga marwah dan kewibawaannya, serta memiliki kemandirian sebagaimana yang selalu diperjuangkan DPR RI saat ini," pungkas Bamsoet. (QAR) 
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense