Sebelumnya
Namun, untuk penyaluran tahap 2 ini, baru diterima Pemprov Papua Barat, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kaimana, Manokwari, dan Teluk Wondama.
“Dana Otsus itu harus tepat sasaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, alokasi untuk pemberdayaan masyarakat adat dan infrastruktur,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan, besaran dana Otsus yang diterima saat ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan, distribusi dana Otsus ke kabupaten/kota di Papua Barat ini akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota.
Baca juga : KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Korupsi SYL Ke NasDem
“Sebagai Ketua Tim penyusunan Undang-Undang Otsus DPD, saya sudah memperjuangkan anggaran yang begitu besar ke kabupaten dan kota. Maka perlu ada implementasi dengan baik sesuai amanat Undang-Undang Otsus. Tidak boleh ada anggaran mubazir. Transparansi dan akuntabilitas juga harus diterapkan,” katanya.
Cairnya dana Otsus ke daerah ini harus diikuti mekanisme pengawasan yang ekstra ketat oleh inspektorat dan DPR Papua Barat.
“Saya minta pengawasan ketat dari DPR Papua Barat khususnya Fraksi Otsus baik di Provinsi maupun di Kabupaten/kota yang akan dibentuk nanti. Mewakili masyarakat Papua Barat dan terutama para konstituen, saya akan kawal penggunaan dana Otsus ini,” pintanya.
Baca juga : KPK Duga Politikus PKB Ini Diperintahkan Kawal Pengadaan Sistem Proteksi TKI
Kegagalan di masa lalu tidak boleh diulangi lagi. Pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat adat, dari penggunaan dana Otsus ini, harus betul-betul terlihat.
Tak lupa, dia juga mengajak seluruh masyarakat turut mengawasi realisasi dana Otsus ini. Jadi, dana Otsus yang sangat besar ini tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar dari amanat undang-undang.
“Saat ini menjelang tahun elektoral, yaitu tahun politik. Jadi saya minta semua elemen masyarakat Papua Barat ikut serta mengawasi dana Otsus. Ini uang yang sangat besar. Jangan sampai dimanfaatkan untuk pencitraan tertentu. Atau jangan sampai masyarakat tidak menikmati hasilnya,” warning-nya.
Baca juga : Perluas Pasar, Super Depo Buka Supermarket Bahan Bangunan Di Cileungsi
Dia juga meminta aparat penegak hukum dan lembaga auditor, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melakukan audit dan mengawasi keterbukaan informasi. Tujuannya, agar rakyat Papua percaya ada manfaat lahirnya Otsus di tanah Papua.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Jumat 13/10/2023 dengan judul Dana Otsus Papua Cair, Sejahterakan Rakyat, Jangan Dikorupsi Ya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.