RM.id Rakyat Merdeka - Senayan mendukung langkah Kementerian Perdagangan yang akan memindahkan pintu masuk impor ke luar Pulau Jawa. Kebijakan ini akan memicu pemerataan pembangunan di seluruh kawasan, utamanya Maluku dan Papua.
Anggota Komisi X DPR Robert J Kardinal mengatakan, kebijakan ini menandakan pemeratan perdagangan ekonomi ke seluruh daerah. “Sebab selama ini, perdagangan dan transportasi termahal di dunia itu di luar Jawa, di kawasan timur Indonesia,” kata dia di Jakarta, kemarin.
Robert menuturkan, selain tiket pesawat, angkutan laut bahkan kontainer dari Jakarta menuju Maluku-Papua juga terbilang sangat mahal. Harganya pun tak main-main, paling mahal di dunia. Harga tiket pesawat Jakarta menuju Maluku/Papua saja, empat kali lipat dari harga tiket dari Jakarta-Singapura bahkan Malaysia.
“Akhirnya, pariwisata di Papua itu hancur. Tidak ada wisatawan domestik yang mau ke Raja Ampat, Danau Sentani, Taman Nasional Lorentz, karena mahal. Akhirnya, orang Jakarta liburan lebih memilih ke Singapura, Malaysia, karena biayanya lebih murah,” ungkapnya.
Mahalnya biaya angkutan transportasi dan logistik baik laut maupun udara ini, lanjutnya, diakibatkan banyak hal. Salah satunya, harga avtur yang kini menjulang tinggi. Selain itu, secara ekonomi dianggap kurang menguntungkan lantaran ketika balik dari Papua, pesawat atau angkutan laut yang mengangkut penumpang maupun kontainer sering kosong.
Baca juga : Pemerintah Tancap Gas Naikkan Kelas Menengah
“Sebagai contoh, Pelabuhan Bitung dan Sorong itu ketika membawa barang kontainer 20 feet dari Jakarta menuju Sorong itu Rp 22 juta per kontainer. Kalau dari Surabaya Rp 18 juta. Padahal harga normalnya itu Rp 6 juta,” sebutnya.
Ini yang kemudian, sambungnya, membuat angkutan baik pesawat maupun laut menuju Papua itu termahal di dunia. Setelah Pemerintah daerah dan DPR menyelidiki, ternyata kontainer itu ketika balik tidak ada yang bayar, banyak yang kosong lantaran tidak ada barang yang bisa diangkut dari Maluku-Papua ke Pulau Jawa.
Menurutnya, itu terjadi karena memang di Papua dan Maluku ini tidak ada produk atau pabrik, semuanya berpusat di Jawa. Karena itu, kebijakan Kemendag memindahkan arus barang impor ke luar Jawa patut didukung.
“Jika semua semua barang impor ini pengirimannya, misalnya, dipindahkan ke Pelabuhan Sorong atau Bitung, maka akan membuat beban biaya angkutan logistik dari Papua-Maluku ke Jawa menjadi lebih murah. Karena dari Papua itu kontainernya jadi ada isi,” kata bekas bendahara umum DPP Golkar ini.
Robert pun menyesalkan sikap pelaku usaha seperti Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang menolak memindahkan jalur masuk tujuh barang impor lantaran khawatir akan memicu kenaikan harga barang. Robert mewanti, agar pelaku usaha tidak sekadar memikirkan untung rugi saja, tapi juga memikirkan dampak besar pada pemerataan pembangunan.
Baca juga : Ini Cara Agar Mantan Napi Survive Di Kehidupan Baru
“Sebagai pengusaha, harusnya juga memikirkan pembangunan di daerah agar bisa maju. Tidak sekadar memikirkan ekonomi dan bisnis semata. Apalagi negara kita ini adalah negara kepulauan,” wantinya.
Oleh karena itu, dia berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak bergeming dari kebijakan yang baik ini hanya karena ada protes dari pelaku usaha yang masih berpikir Jawa-sentris. “Padahal, kebijakan ini bisa menyelamatkan banyak pelaku usaha kita yang selama ini tak berdaya dari gempuran barang impor,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tengah menyiapkan kebijakan pemindahan jalur masuk barang impor ke pelabuhan luar Pulau Jawa. Kebijakan itu diambil karena pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa saat ini mengalami over kapasitas dan ada kendala.
Untuk itu, Pemerintah berencana memindahkan pintu masuk impor tujuh komoditas ke pelabuhan Indonesia bagian timur. Tujuh komoditas yang dimaksud yaitu, tekstil dan produk tekstil (TPT), keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.
“Pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa kan banyak. Ada di Makassar, ada di Bitung, ada di Sorong. Banyak pintu masuk kita. Kan tidak hanya (Pulau) Jawa,” sebut Zulhas.
Baca juga : Swiss Vs Spanyol, Misi Meraih Kemenangan
Zulhas menyampaikan, dirinya bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sepakat rencana ini dibawa pada rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara. “Pelabuhan bisa diusulkan nanti. Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas, apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” pungkasnya.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu, 8 September 2024 dengan judul Arus Impor Mau Pindah Ke Indonesia Timur, Pembangunan Bakal Merata
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.