RM.id Rakyat Merdeka - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diyakini akan menjadi pilar penting menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Target pertumbuhan ekonomi pada level 5,2 persen bisa dicapai.
Anggota Badan Anggaran DPR Mukhtarudin menegaskan, realisasi target pertumbuhan 5,2 persen pada tahun 2025 akan menjadi awal yang baik bagi Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Ini modal mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” kata Mukhtarudin di Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Asta Cita merupakan 8 misi yang terkandung dalam visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045' yang diusung duet Prabowo-Gibran. Isinya tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi. Ada juga soal pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif.
Mukhtaruddin mengaku, keyakinan tersebut berkaca pada keberhasilan Pemerintah secara konsisten mencapai pertumbuhan di atas 5 persen pasca pandemi Covid-19. Namun, target laju inflasi disepakati pada level 2,5 persen cukup sulit mencapainya. Butuh kerja keras serta kerja sama yang solid antara stakeholder, otoritas fiskal dan moneter, serta Pemerintah Pusat.
Baca juga : Warga Pinggiran Bikin Macet Di Jakarta Parah
Dia berharap, rendahnya laju inflasi bukan berasal dari pelemahan daya beli masyarakat, melainkan dari peningkatan output produksi serta perbaikan tata niaga dan distribusi barang yang lebih efisien.
“Banggar Golkar DPR juga dapat memahami kesepakatan asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS), atau jauh lebih lemah dari posisi kurs rupiah pada saat pembahasan APBN 2025 di level Rp 15.400 per dolar AS,” ujar wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Dia bilang, tren kebijakan moneter di negara-negara maju, seperti AS, telah menuju pelonggaran yang akan mengurangi tekanan terhadap pasar keuangan emerging market seperti Indonesia. Walau demikian, potensi risiko pada sisi yield surat utang AS masih tertahan di level tinggi.
“Banggar Golkar DPR mendorong kerja sama yang solid antara otoritas moneter dan fiskal dalam mengantisipasi dampak volatilitas faktor-faktor eksternal terhadap sektor keuangan nasional,” imbuhnya.
Muhtaruddin mengatakan, target pendapatan disepakati Rp 3.005,1 triliun atau meningkat dari Rp 2.996,8 triliun pada usulan RAPBN 2025. Selisih sebesar Rp 8,25 triliun tersebut bersumber dari peningkatan target penerimaan deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga (K/L).
Baca juga : Atalanta Vs Arsenal, Konsistensi The Gunners Diuji
Fraksi Partai Golkar memandang, perubahan tersebut dapat mendorong Belanja Negara dilaksanakan dengan perencanaan dan pengelolaan yang lebih pasti, efisien dan berkualitas sesuai semangat spending better.
Defisit anggaran juga disepakati sebesar Rp 616,1 triliun atau 2,53 persen PDB dengan Surat Berharga Negara (SBN) Netto Rp 642,5 triliun dan Pinjaman Netto Rp 133,3 triliun.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang mengadakan pembiayaan utang melalui skema pinjaman yang cukup signifikan sebagai alternatif surat utang di pasar keuangan.
“Langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan serta mitigasi risiko yang lebih baik di tengah volatilitas dan tingkat ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan dewasa ini,” pungkas Mukhtarudin.
Terpisah, Direktur Eksekutif Institut For Development of Economic and Financs (INDEF) Esther Sri Astuti menyampaikan pentingnya kaum muda untuk terus lantang dalam berbicara terkait kebijakan ekonomi negara. Mengingat, besaran utang-utang negara yang ada nantinya ditanggung oleh generasi ke depan.
Baca juga : Fajri Melaju, Jorji Melempem
Dia mencontohkan skema utang dalam Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, yang menurut perhitungannya adalah sekitar 150 tahun.
“Itu artinya kurang lebih sekitar 150 tahun baru balik modal, jadi dampaknya bisa jatuh ke beberapa generasi ke depan,” tuturnya.
Ester juga mengingatkan potensi krisis ekonomi yang sudah mulai menunjukkan gejala. Ini bisa dilihat dari deflasi di Indonesia yang telah terjadi selama 4 bulan berturut-turut sejak Mei sampai Agustus. Pada Mei 2024 deflasi sekitar 0,03 persen, kemudian Juni 0,08 persen, Juli 0,18 persen, dan Agustus 0,03 persen.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Kamis, 19 September 2024 dengan judul APBN 2025 Dirancang Jaga Keberlanjutan Dan Kesejahteraan
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.