Kelola Tambang Dari Pemerintah, Muhammadiyah Minta Tak Di-underestimate

RM.id  Rakyat Merdeka - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memastikan mampu kelola tambang yang akan diberikan pemerintah. Ormas Islam terbesar kedua di Indonesia ini, bakal menyiapkan tenaga profesional untuk menggarap proyek tersebut. Karena itu, Muhammadiyah minta publik tak di-underestimate terkait masalah tambang ini.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Dalam pertemuan itu, Haedar didampingi 3 petinggi Muhammadiyah: Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan dua Ketua Muhammadiyah Muhadjir Effendi serta Sa'ad Ibrahim. Mengenakan batik lengan panjang, mereka tiba di Istana pukul 12.00 WIB.

Usai pertemuan, Haedar memberikan keterangan pers. Kata dia, ada banyak hal yang didiskusikan dengan Jokowi. Mulai dari SDM, infrastruktur dan IKN, hingga persoalan tambang. 

"Di awal Pak Jokowi memimpin, kami silaturahmi. Dan, di akhir masa jabatan beliau, kami juga silaturahmi. Kami mengapresiasi dan menghormati, 10 tahun ini Pak Jokowi banyak mendukung program Muhammadiyah," kata Haedar.

Setelah itu, Haedar membahas soal keputusan Muhammadiyah menerima tawaran Pemerintah untuk kelola tambang. Kata dia, Muhammadiyah sudah melakukan kajian yang matang sebelum menerima tawaran dari pemerintah untuk kelola tambang. Haedar pun yakin, Muhammadiyah punya kompetensi untuk melakukan itu.

Baca juga : Trump Jadi Sasaran Pembunuhan Lagi, Pilpres AS Makin Panas

Meskipun belum pernah nyemplung langsung dalam urusan tambang, Haedar bilang, Muhammadiyah punya pengalaman soal mengelola usaha. "Jangan underestimate gitu. Muhammadiyah itu bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha bisa, bikin hotel bisa," kata Haedar. 

Karena itu, Haedar yakin, organisasinya mampu menjalankan program besar, termasuk urusan tambang. Haedar memastikan Muhammadiyah akan mengelola izin tambang dengan profesional dan pro kepada masyarakat.

"Tentu dengan rasionalitas yang tinggi, profesionalitas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu, pro kesejahteraan rakyat," ungkapnya. 

Menurut dia, Muhammadiyah selalu konsen pada kesejahteraan masyarakat. Dia pun mencontohkan Muhammadiyah membangun sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit dengan keringat sendiri. Tak hanya itu, sambung Haedar, Muhammadiyah juga memiliki konsen terhadap perubahan iklim (climate change). Bahkan, Muhammadiyah merupakan satu-satunya ormas yang memiliki lembaga untuk mengantisipasi perubahan iklim, yakni Muhammadiyah Climate Center.

Di kesempatan sama, Muhadjir Effendy yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhamadiyah menekankan, pihaknya tidak akan terburu-buru menggarap konsesi tambang. Sebab, pihaknya baru saja membentuk badan usaha atau koperasi yang akan bertanggungjawab mengelola tambang Muhammadiyah. 

Baca juga : 21 Oktober Prabowo Lantik Anggota Kabinet

"Belum (ada ancer-ancer). Kita masih menata infrastruktur internal dulu," sebut Muhadjir. 

Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan ini menuturkan, struktur badan usaha yang akan terjun langsung mengelola hasil bumi Indonesia berupa tambang. Nantinya, ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan.

"Makanya kami kumpulan para ahli di Muhammadiyah, strategic company lebih ke policy," ujarnya. 

Muhadjir menerangkan, pihaknya akan membuat perhitungan matang terlebih dahulu dengan menggandeng ahli dari perguruan tinggi. Saat proses eksplorasi hingga penambangan nanti, sambungnya,  Muhammadiyah akan melibatkan eksternal. Terdiri dari lembaga yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat.

"Nggak perlu grasa-grusu, nggak usah kesusu (tergesa-gesa), tapi betul-betul dihitung dengan baik, termasuk kita kalkulasi SDM kita sendiri," sebutnya. 

Baca juga : Beban Rakyat Diringankan, Angka Kemiskinan Turun

Sebelumnya, Muhadjir menyebut Muhammadiyah telah membentuk dua badan usaha untuk mengeksekusi kerahiman Pemerintah soal tambang. Nantinya holding tambang Muhammadiyah akan bersinergi engan lima fakultas pertambangan yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah untuk melakukan survei awal. 

Di tempat terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, masih membuka peluang bagi ormas keagamaan mengajukan izin mengelola tambang.

Sejauh ini, baru 2 ormas Islam terbesar yang sudah mengajukan izin pengelolaan tambang. Untuk izin, kata Rosan, pemerintah sudah menerbitkan izin pengelolaan tambang untuk NU. 

Sedangkan izin tambang yang akan dikelola Muhammadiyah masih dalam proses. "Untuk NU kan sudah ditetapkan, dan itu sekarang sudah berjalan," ujar Rosan.

Rosan tak menampik, ada beberapa ormas keagamaan lain yang sudah menyurati Kementerian Investasi/BKPM. Namun, dia tidak menjabarkan identitas ormas keagamaan tersebut. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.