RM.id Rakyat Merdeka - Sebanyak 152 anggota DPD Periode 2024-2029 resmi dilantik dan diambil sumpahnya, Selasa (1/10/2024). Prosesi pelantikan dipimpin oleh Senator tertua di DPD Ismeth Abdullah dari Provinsi Kepulauan Riau dan senator termuda Larasati Moriska asal Kalimantan Utara.
“Sidang Paripurna kali ini mengagendakan salah satunya pengucapan sumpah/janji anggota DPD Masa Keanggotaan 2024-2029,” ucap Ismeth membuka Sidang Paripurna Awal Masa Jabatan DPD, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Adapun agenda sidang ini adalah Pembukaan Tahun Sidang DPD Masa Jabatan periode 2024-2029, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPD, Penyerahan Memori Jabatan dari Pimpinan DPD Periode 2019-2024 kepada Pimpinan Sementara DPD, dan Penetapan Kelompok Anggota Provinsi.
Baca juga : Budi Arie Luncurkan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan
“Semoga menjadi langkah awal dalam mengemban amanah konstitusi sebagai anggota DPD dan secara konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah di tingkat pusat,” lanjut Ismeth.
Selanjutnya, DPD menggelar rapat konsultasi Pimpinan Sementara DPD dengan perwakilan provinsi di Gedung DPD. Dilanjutkan, Sidang Paripurna II dengan agenda Pengesahan Jadwal Sidang Awal Masa Jabatan 2024-2029, dan Sidang Paripurna III dengan agenda pemilihan Pimpinan Tetap DPD 2024-2029.
Sementara, anggota DPD Tamsil Linrung berharap DPD dapat mengambil peran sentral dalam menavigasi politik nasional, menorehkan kisah monumental dan memperkuat tatanan arsitektur demokrasi. Untuk itu, DPD periode ini kudu dapat naik kelas, bukan lagi sebagai figuran dan ornamen politik yang asyik dengan diri sendiri.
Baca juga : Pertemuan Mega-Prabowo Tinggal Menghitung Hari
“Tetapi tampil sebagai aktor utama yang berani melampaui batasan tembok-tembok birokrasi. Memperjuangkan otonomi, dan menjadi motor penggerak demokrasi substansial yang menjawab espektasi dari seantero negeri,” harap Tamsil.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya srategi politik kelembagaan DPD yang tidak terperangkap pada dikotomi koalisi dan oposisi. DPD harus berada di posisi penting sebagai solidarity maker di antara berbagai ketegangan yang rentan mengancam stabilitas demokrasi.
“Di bawah bendera 'partai daerah' yang membingkai NKRI, DPD bisa bekerja sama dengan semua elemen bangsa. Mengambil peran mediasi dalam kerangka artikulasi aspirasi, mempromosikan dialektika konstruktif, menawarkan solusi jangka panjang bertumpu pada kepentingan daerah yang hakiki,” wantinya.
Baca juga : Dana Awal Kampanye Nol Rupiah, Aneh Tapi Nyata
Dia menegaskan pentingnya peran DPD untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki representasi yang setara dan berimbang dalam formulasi kebijakan nasional. Karena itu, ijtihad politik DPD, sebagai lembaga tinggi negara yang punya akses langsung ke masyarakat daerah dan kewenangan konstitusional di pusat, adalah proaktif melakukan improvisasi peran mediasi dan agregasi. Termasuk berdialog dengan Pemerintah Pusat.
Dengan menyadari posisi politik DPD, maka secara kelembagaan maupun secara person bagi setiap senator, wajib hukumnya membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
“Terutama pimpinan-pimpinan lembaga negara yang punya kewenangan strategis untuk mendukung penguatan DPD,” tambahnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.