Sebelumnya
“Ini bisa menghambat pada program yang akan dilaksanakan kepala daerah terpilih sesuai janji kampanyenya,” tegasnya.
Masalah lain terkait Pilkada, yakni ongkos politik yang tinggi. Tak heran, kalau belakangan muncul wacana untuk mengembalikan Pilkada melalui DPRD. Apakah untuk gubernur dan wakil gubernur saja atau termasuk pemilihan kepala daerah tingkat II.
Bahkan, soal aturan ini, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mewacanakan agar Pilkada dikembalikan melalui DPRD. Namun, apakah keinginan Presiden itu sejalan dengan partai di Senayan, Dede tidak bisa memastikan. Sebab, hingga sekarang revisi terhadap UU Pilkada itu sama sekali belum dibahas DPR.
Baca juga : Menko Polkam Jelaskan Program Unggulan Presiden
Hal yang sama juga berlaku untuk Pilpres. Kata dia, putusan MK yang menghapus presidentary threshold tentunya perlu ditindaklanjuti dengan merevisi UU Pilpres. DPR dan Pemerintah, kata dia, tentunya akan mencari formula terbaik untuk masa depan demokrasi.
Namun, Dede memprediksi, untuk merevisi UU Pilkada maupun UU Pilpres, tidak dilakukan saat ini. Mengingat, umur pemerintahan Prabowo dan Gibran baru berjalan beberapa bulan saja. Baik legislatif maupun eksekutif, juga masih melakukan penyesuaian.
“Kabinet ini baru berjalan, Oktober, November, Desember, Januari. Tentu dinamikanya masih penyesuaian. Kedua, anggaran yang terbatas. Jadi belum sampai pada dimanika politik,” tutur Dede.
Baca juga : Perkuat Ekosistem Halal Dari Hulu Hingga Hilir
Namun, lanjut dia, situasi bisa berubah ketika aturan soal Pemilu itu sudah mulai dibahas serius oleh DPR. Dinamika politik di parlemen, kata Dede, bisa tiba-tiba naik. Mengingat aturan soal Pemilu itu menyangkut soal nasib partai ke depan. “Bisa-bisa berantem,” kata Dede, sambil tertawa.
Dede lalu menyinggung soal proses check and balances di DPR. Kata dia, koalisi besar untuk eksekutif, bukan berarti menghilangkan check and balances di legislatif. Karena bagaimana pun juga, partai politik merupakan perwakilan masyarakat, sehingga aspirasinya perlu disuarakan.
Ia mencontohkan saat periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden ke-6 RI. Meski koalisinya banyak diisi partai politik, tetapi tetap saja terjadi dinamika yang cukup keras di DPR. “Artinya, checks and balances tetap akan terjadi. Demokrat punya pengalaman untuk hal itu,” pungkas Dede. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.