RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri Indonesia (PERIKHSA) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong perlunya pembaruan peraturan perundangan terkait senjata api. Saat ini, peraturan mengenai kepemilikan senjata api masih diatur dalam Undang-Undang (UU) yang telah ada sejak lama, seperti UU Nomor 8 Tahun 1948, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Perppu Nomor 20 Tahun 1960. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, terutama dalam konteks keamanan dan perlindungan diri di era modern.
Bamsoet menyatakan, salah satu masalah yang muncul adalah ketidakcukupan peraturan turunan yang ada saat ini, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api. Peraturan ini belum mengatur penggunaan senjata api bela diri secara spesifik.
"Akibatnya, hal tersebut menciptakan celah hukum yang dapat disalahgunakan dan memunculkan ketidakpastian bagi pemilik izin senjata api bela diri. Selain, seringkali menyebabkan kerancuan, multitafsir, bahkan salah tafsir dari berbagai pihak. Baik dari sisi pemilik izin khusus senjata api bela diri maupun dari sisi aparat penegak hukum," ujar Bamsoet.
Baca juga : OJK Relaksasi Peraturan Pembiayaan Perumahan
Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat menjadi narasumber disertasi mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Trisakti Heru Prakoso, berjudul 'Formulasi Hukum Penggunaan Senjata Api Non-Organik TNI/Polri Oleh Sipil Untuk Kepentingan Bela Diri', di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan (Unhan), dan Universitas Borobudur ini menuturkan, penggunaan senjata api oleh warga sipil, terutama untuk tujuan membela diri, diperbolehkan dalam hukum hanya dalam keadaan tertentu. Seperti, keadaan bela paksa atau noodweer, bela paksa berlebih atau noodweer excess maupun keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Namun, ketidakjelasan dan multitafsir mengenai kapan dan bagaimana seorang pemilik senjata api bela diri dapat menggunakan senjatanya, menimbulkan potensi penyalahgunaan dan masalah hukum. Tanpa aturan yang jelas, para pemilik senjata api bela diri berisiko menjalani proses hukum yang panjang dan rumit akibat kesalahpahaman dalam menginterpretasikan situasi yang memungkinkan penggunaan senjata api.
Baca juga : Kaderisasi Pemuda Pancasila, Bamsoet Dorong Peningkatan Kesadaran Bela Negara
Karena itu, sambung Bamsoet, pembaruan peraturan perundang-undangan senjata api menjadi sangat mendesak. Dalam pembaruan tersebut, perlu dijabarkan secara rinci dan spesifik mengenai kondisi-kondisi yang membenarkan penggunaan senjata api untuk membela diri, serta proses penggunaan senjata api tersebut.
"Misalnya, pengaturan tentang tahapan penggunaan senjata api, mulai dari upaya non-kekerasan, penggunaan senjata dalam situasi terdesak, hingga prosedur penyampaian laporan kepada pihak berwenang setelah insiden terjadi," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, peraturan baru tersebut harus mencakup mekanisme pengawasan yang dapat memastikan bahwa pemilik senjata api bela diri mematuhi ketentuan yang ada, serta memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar. Ini penting untuk membangun rasa aman di masyarakat dan mengurangi potensi konflik yang dapat timbul akibat penyalahgunaan senjata api.
Baca juga : Ditunggu, Peta Biru Program Perumahan Kementerian PKP
Pembaruan peraturan perundang-undangan terkait senjata api tidak hanya akan meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik senjata api bela diri. "Langkah ini merupakan langkah proaktif yang perlu diambil oleh pemerintah untuk menyesuaikan aturan hukum dengan dinamika masyarakat modern, serta untuk melindungi hak-hak individu sekaligus menjaga kepentingan publik," pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.