RM.id Rakyat Merdeka - Pengumuman terbaru dari International Monetary Fund (IMF) tentang peringkat ekonomi dunia mengejutkan publik.
Dalam rilisnya, IMF menempatkan Indonesia di peringkat ke-8 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) berbasis Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) sebesar 4,7 triliun dolar AS. Posisi ini menempatkan Indonesia di atas negara maju seperti Prancis dan Inggris.
Namun, apakah peringkat tersebut benar-benar mencerminkan kesejahteraan masyarakat Indonesia?
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Prof Dr Darmadi Durianto, SE, MBA mengatakan, dalam konteks PPP, Indonesia memang memiliki daya beli ekonomi yang besar. Namun, peringkat ini berbeda dengan perhitungan GDP berdasarkan nilai tukar pasar (market exchange rates), yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-16 dengan GDP sebesar 1,39 triliun dolar AS pada 2023.
Baca juga : Ekonomi RI Masuk 7 Besar Dunia, Pemerintah Diminta Kerek Kesejahteraan Rakyat
Menurut dia, perbedaan perhitungan ini sering menimbulkan informasi yang menyesatkan (misleading). Bahkan, ada pihak yang sengaja menggiring opini publik dengan mengalikan GDP PPP dengan nilai tukar pasar, menghasilkan angka dalam bentuk rupiah yang jauh lebih besar dari realitas ekonomi masyarakat.
“Jika kita ingin menjadikan peringkat ke-8 ini sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, maka ‘jauh panggang dari api’,” tegas Darmadi.
Besarnya populasi Indonesia membuat kue ekonomi yang diukur dari PDB tidak terbagi merata. Ketimpangan ekonomi yang masih tinggi (0,381 per September 2024) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya merasakan sedikit manfaat dari angka GDP yang besar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2023, PDB Indonesia mencapai Rp 20.892,4 triliun atau sekitar Rp 75 juta per kapita per tahun (4.919,7 dolar AS per kapita). Dengan angka ini, Indonesia masuk dalam kategori upper-middle income country.
Baca juga : Presdir Forum Ekonomi Dunia Sebut Indonesia Bintang Baru Di Kancah Global
Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Sebagian besar masyarakat masih hidup dengan pengeluaran jauh di bawah angka rata-rata tersebut. Lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia memiliki pengeluaran kurang dari Rp 2 juta per bulan, jauh dari angka rata-rata PDB per kapita.
Darmadi menekankan, GDP sering kali digunakan sebagai indikator utama dalam menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat.
“Peringkat ke-8 ekonomi terbesar hanya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan jika mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan peringkat kredit Indonesia, serta memperkuat sektor riil,” jelasnya.
Oleh karena itu, indikator ekonomi lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kebahagiaan, Indeks Ketimpangan, dan Indeks Kesejahteraan Ekonomi Berkelanjutan harus turut diperhitungkan untuk memahami kondisi sosial-ekonomi secara lebih komprehensif.
Baca juga : Gelar Munas, Aspaki Dukung Kemajuan Industri Alat Kesehatan Dan Farmasi
“Jangan sampai statistik ekonomi seperti GDP hanya menjadi ilusi tanpa makna bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.