Ekonomi RI Masuk 7 Besar Dunia, Pemerintah Diminta Kerek Kesejahteraan Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Internasional Monetery Fund (IMF) menempatkan Indonesia di posisi ke-7 negara dengan ekonomi terbesar dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) yang disesuaikan dengan paritas daya beli 2024. Kendati demikian posisi ini dinilai belum menjadi gambaran utuh tingkat kesejahteraan masyarakat di akar rumput. 

“Tentu peringkat IMF kita apresiasi karena menjadi indikator potensi besar perekonomian Indonesia. Kendati demikian peringkat tersebut harus dilihat secara cermat karena belum menjadi gambaran utuh tingkat kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, Rabu (29/1/2025). 

Berdasarkan data IMF China tetap duduk di posisi pertama dengan capaian PDB senilai 39,44 triliun dolar AS . Di posisi kedua adalah Amerika Serikat (AS) dengan capaian PDB senilai 30,34 triliun dolar AS, disusul India 17,36 triliun dolar AS, Rusia 7,13 triliun dolar AS, Jepang 6,77 triliun dolar AS dan Indonesia 4,98 triliun dolar AS. Di posisi kedelapan Brazil dengan PDB 4,89 triliun dolar AS, Prancis 4,49 triliun dolar AS dan Inggris dengan PDB sebesar 4,42 triliun dolar AS.

Baca juga : Kepuasan Publik Tinggi, Pemerintah Makin Semangat Kerja Lebih Baik

Hanif mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil. Kondisi ini berpengaruh pada besaran PDB dan paritas daya beli. “Jika melihat peringkat IMF, posisi Indonesia ini tidak berubah sejak 2022. Jadi bisa jadi ekonomi kita memang masih stagnan,” katanya. 

Dia menilai, peringkat IMF itu bentuk pengakuan atas potensi besar ekonomi Indonesia. Namun demikian, pemerintah harus melihatnya secara kritis dan cermat. 

“PDB PPP mencerminkan daya beli domestik, tapi tidak mencerminkan kualitas pertumbuhan, distribusi kekayaan, atau keberlanjutan ekonomi. Kita masih menghadapi tantangan besar seperti kesenjangan ekonomi, daya saing industri yang rendah, dan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah," ujar Wakil Ketua Umum DPP PKB tersebut.

Baca juga : Resmi Jadi PJ Sekda Banten, Nana Supiana Diminta Gercep Selesaikan Tugas Ini

PDB, lanjut Hanif, juga tidak cukup merepresentasikan kesejahteraan masyarakat atau kemampuan Indonesia bersaing di pasar global. Oleh karena itu, kebijakan strategis diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah industri, memperbaiki distribusi pendapatan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019 ini menambahkan, narasi peringkat ini tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap tantangan struktural domestik. Infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi teknologi harus menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya besar secara angka tetapi juga berkualitas dan berdaya saing global.

"Pertumbuhan ekonomi harus berdampak nyata bagi masyarakat. Kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan, dan keberlanjutan lingkungan adalah indikator keberhasilan sesungguhnya. Kita harus memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi ekonomi besar di atas kertas, tetapi juga maju secara substansi dan riil," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.