RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkena kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 2,03 triliun. Senayan berharap, pemotongan anggaran ini jangan sampai mengorbankan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja mengaku sudah berkomunikasi dengan para konstituen dan pihak-pihak terkait di luar negeri mengenai dampak kebijakan efisiensi ini. Mengingat dirinya terpilih dari Jakarta III yang daerah pemilihannya juga dari luar negeri.
“Kita berikan apresiasi kepada teman-teman di Kemlu dapat melakukan efisiensi yang begitu besar. Namun yang menjadi pertanyaan saya, efisiensi ini jangan sampai mengorbankan warga negara kita yang ada di luar negeri,” ujar Abraham dalam rapat kerja Komisi I DPR Bersama Sekjen Kemlu Cecep Herawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Sebagai contoh, kata Abraham, kantor perwakilan RI di Makau (China) saja hanya mampu buka pelayanan 1-2 kali seminggu. Dengan adanya efisiensi ini, mereka hanya bisa buka 1 kali dalam sebulan. Sedangkan warga negara Indonesia yang ada di sana jumlahnya mencapai ratusan ribu jiwa.
Baca juga : Mind ID Sukses Buktikan Hilirisasi Berjalan Baik
Begitu juga kantor perwakilan di Malaysia yang hanya bisa buka 3 hari dalam sepekan. Hal ini baru diketahuinya setelah melakukan kunjungan kerja reses menindaklanjuti peristiwa penembakan WNI di Malaysia. Dirinya mengundang KJRI (Konsulat Jenderal RI), beberapa PMI (Pekerja Migran Indonesia), KJRI dari Kuching nggak bisa datang.
“Nggak bisa beli tiket karena anggarannya nggak ada. Kalau diplomat kita diundang ke pertemuan-pertemuan, nggak bisa hadir karena nggak ada uang, kan malu kita Pak,” ucap politisi muda Golkar ini.
Dia mengingatkan, akibat perang dagang antara Amerika dan China, ternyata mulai banyak perusahaan asal China yang membuka kantor di Indonesia. Mereka memperluas operasional kantornya lantaran adanya kebijakan Tax Holiday di Indonesia.
“Malaysia dan Singapura sekarang create economic zone 5 persen buat 15 tahun. Di Indonesia ada tax holiday. Kemlu harus mengambil peluang ini agar mereka (China) masuk ke Indonesia. Namun bagaimana diplomat kita bisa bekerja kalau efisiensi ini mengganggu kerja para diplomat kita,” tuturnya.
Baca juga : Airlangga Ajak Pengusaha Investasi Di Sektor Digital
Makanya, dia menyarankan agar wilayah-wilayah yang WNI-nya cukup besar, dapat menjadi prioritas anggaran di luar negeri. Apalagi dia mendengar untuk anggaran perlindungan WNI di Uni Emirat Arab saja, anggarannya 0 rupiah.
“Jangan sampai warga negara kita saat ada masalah, datang ke KJRI atau KBRI, tutup karena nggak bisa bayar listrik. Malu kita,” tambahnya.
Sementara, anggota Komisi I DPR RB Hasanuddin menilai, efisiensi atau iritisasi ini akan berdampak besar pada perlindungan WNI di luar negeri. Sebagai contoh, anggaran yang digelontorkan KJRI Dubai untuk perlindungan ribuan WNI sebesar 0 rupiah.
“Kalau 0 rupiah, mau dari mana memberikan perlindungan,” katanya.
Baca juga : 9 Taman Diawasi CCTV Dan Petugas Keamanan
Hasanuddin bilang, efisiensi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah bakal berdampak besar pada situasi di dalam negeri.
Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 110 triliun, mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 80 triliun. Jika itu terjadi, akan ada sekitar 2,1 juta orang yang bakal dirumahkan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.