Irawan Sesalkan Daerah Pangkas Belanja Media

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mendesak Pemerintah membuat regulasi khusus soal belanja iklan di media sosial.

Irawan mengatakan, setiap belanja pemerintah itu meng­gunakan uang rakyat.

“Berapa rupiah pun tetap harus kita atur tata cara peng­gunaannya. Termasuk iklan di media sosial,” tegas Irawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Baca juga : Swasembada Pangan Buka Peluang Ekonomi Tumbuh

Pemerintah pusat maupun daerah, lanjutnya, memiliki porsi anggaran untuk belanja media. Selain untuk sosialisasi publik, di dalamnya ada tanggung jawab negara untuk terus mendukung keberadaan kekuatan sipil, kekuatan media kita.

“Nah pemerintah punya tanggung jawab untuk itu,” tegasnya.

Diakuinya, belanja media sosial ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dinafikkan seiring perkem­bangan teknologi yang semakin pesat. Tantangan ini pula yang harus dijawab oleh media konven­sional. Namun disarankan, ada regulasi khusus mengatur belanja media sosial ini.

Baca juga : RI-Inggris Kerek Kerja Sama Perdagangan Dan Investasi

Aturan tersebut diatur secara spesifik melalui Peraturan Men­teri Keuangan (Permenkeu) dengan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kom­digi) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Saya mendorong agar ada satu regulasi untuk batasan belanja di media sosial. Per­hatikan media konvensional. Kalau semua media konven­sional mati karena nggak bisa membiayai dirinya, siapa yang akan mengawasi Pemerintahan,” tuturnya.

Dia lalu menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengaku telah menurunkan belanja media dengan hanya berkonten di me­dia sosial.

Baca juga : Taman 24 Jam Rawan Jadi Tempat Esek-esek

Adapun klaim tersebut dilon­tarkan Dedi Mulyadi dalam rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri dan sejumlah ke­pala daerah, di Kompleks Parle­men, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

“Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar, tapi viral terus,” ujar Dedi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.