RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah memangkas dana untuk pendidikan kedinasan.
Sebab, anggaran pendidikan kedinasan yang sangat besar, mencapai Rp 104,5 triliun per tahun atau sebesar 39 persen dari anggaran pendidikan di APBN, hanya dinikmati 13 Ribu orang.
Sementara untuk pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi hanya mendapatkan anggaran Rp 91,2 triliun per tahun atau 22 persen dari dana alokasi APBN. Sementara yang mendapatkan, sangat besar, mencapai 62 juta siswa.
Rinciannya, pendidikan dasar sampai menengah sebesar Rp 33,5 triliun, serta pendidikan tinggi senilai Rp 57,7 triliun.
“Ini yang saya namakan pendidikan tidak berkeadilan," kata Mekeng dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Jakarta, Kamis (3/7/2025) malam.
Politisi senior Partai Golkar ini mencatat alokasi anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat. Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 542,82 triliun, sementara anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp 724,2 triliun.
Baca juga : MSCI Naikkan Rating ESG BNI, Komitmen Hijau Dan Tata Kelola Diakui Dunia
Namun ia merasa heran, anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahun tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Dia menilai, sasaran penerimanya kurang tepat.
"Yang pendidikan kedinasan dikecilin aja dulu. Kasih yang formal supaya tahun 2035-2045, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas," tuturnya.
Dia menyatakan, permintaan mengurangi anggaran untuk sekolah kedinasan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022, Pasal 80, Ayat 2.
Dalam aturan itu dinyatakan, anggaran pendidikan kedinasan tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN, tetapi menggunakan anggaran yang telah dialokasikan oleh APBN lewat Kementerian atau Lembaga terkait.
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar berupa bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif.
Kondisi ini bisa menjadi peluang emas. Namun bisa menjadi bencana jika pendidikan yang diterima generasi muda tidak merata, tidak berkualitas, dan tidak adil.
Baca juga : 142 Ribu Pensiunan Kini Bisa Ambil Dana Pensiun Taspen Di Kantorpos
Faktanya, banyak anak-anak bangsa, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T), masih mengalami kesenjangan akses terhadap pendidikan yang layak.
Ketimpangan mutu antar daerah, antar kelompok sosial, bahkan antar jenis pendidikan masih sangat terasa. Di sisi lain, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga belum tuntas.
Masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan keterbatasan fasilitas di berbagai daerah. Guru di daerah terpencil mengalami keterlambatan gaji, kurangnya pelatihan, bahkan ketidakpastian status kerja.
"Kesejahteraan dan kapasitas guru adalah kunci pendidikan bermutu. Jika guru terus dikesampingkan, kita tidak akan pernah mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas," tegas anggota DPR dari Dapil NTT ini.
Dia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau ulang proporsi anggaran pendidikan yang timpang.
Caranya, anggaran untuk pendidikan kedinasan harus dikurangi, sementara untuk pendidikan formal ditingkatkan.
Baca juga : Hari Bhayangkara ke-79, Bamsoet Minta Polri Terus Ayomi dan Lindungi Masyarakat
Dia juga mendorong pemerataan pembangunan sarana pendidikan, meningkatkan kesejahteraan dan penguatan kapasitas guru.
Mantan Ketua Komisi XI DPR RI ini meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Komisi XI untuk pendidikan. Hal itu agar dana pendidikan dapat disalurkan ke daerah-daerah.
"Dulu waktu saya jadi Ketua Komisi XI, ada namanya DAK penugasan. Kasih DAK penugasan kepada kami di bidang pendidikan. Dan itu mekanismenya APBN, supaya kita bisa tahu karena kami-kami ini sekarang kerjanya ke daerah. Ke sekolah-sekolah," tutup Mekeng.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.