Sebelumnya
Sementara itu, Mendagri Tito karnavian mengatakan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun2026 adalah kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif.
Dengan sasaran pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,3 persen, pendapatan nasional bruto sebanyak 5.870 juta dolar Amerika Serikat. Penurunan tingkat kemiskinan kurang lebih 7,5 persen dan kemiskinan ekstrem dengan target 0 persen.
Menteri Tito menjelaskan, berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, pagu indikatif Kemendagri tahun 2026 sebesar Rp 3,24 triliun. Pagu ini mengalami penurunan sebesar Rp 1,54 triliun atau 32 persen dibanding dengan pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp 4,79 triliun.
Komposisi pagu tersebut belanja operasional sebanyak Rp 1,4 triliun atau 43 persen lebih dan belanja non operasional sebesar Rp 1,8 triliun atau 56 persen. Sementara sumber pendanaan rupiah murni Rp 1,7 triliun dan pinjaman luar negeri sebanyak Rp 1,4 triliun.
Baca juga : Seluruh Motor Yamaha, Gratis Masuk Ancol, Begini Syarat dan Ketentuannya
Untuk pinjaman/hibah luar negeri, sambung Menteri Tito, diantaranya untuk proyek National Urban Flat Resilent Project untuk penanganan banjir sebesar Rp 15 miliar lebih dan flat manajemen banjir di Jawa bagian utara senilai Rp 9,7 miliar pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda).
Berikutnya, ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation Indonesia untuk mendukung e-goverment yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dari World Bank sebesar Rp 1,3 triliun. Dan untuk Dijen Bina Pemerintahan Desa terutama administrasi pertanahan di desa-desa sebanyak Rp 33 miliar.
"Kemendagri juga menerima hibah luar negeri sebanyak Rp 47 miliar lebih, yaitu dalam rangka untuk pengembangan atau perbaikan nutrisi masing-masing sebesar Rp 45 miliar dan 2,14 miliar dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang ditarget sebesar Rp 54,64 miliar," kata Menteri Tito.
Lebih lanjut, Tito mengatakan rencana kerja prioritas Kemendagri tahun 2006 di antaranya adalah mendukung pelaksanaan kegiatan direktif Presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, koperasi merah putih, dan pembangunan 3 juta rumah.
Baca juga : Demi Ekonomi 8 Persen, Wamen Investasi Tekad Benahi Perizinan
Selanjutnya penurunan stunting, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, ketahanan pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah garuda, penghapusan kemiskinan ekstrem dan lain-lain yang menjadi program prioritas Presiden dalam kaitan peran Kemendagri menghubungkan Pemerintahan daerah.
"Kemudian pengadaan blanko KTP elektronik serta operasionalisasi sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK dan jaringan komunikasi baik untuk kegiatan rutin pelayanan maupun dalam rangka mendukung program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)," urainya.
Program prioritas berikutnya, sambung dia, penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sistem demokrasi dan regulasinya termasuk bantuan keuangan kepada partai politik.
Kegiatan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat di daerah termasuk pembinaan trantip, penguatan Satpol PP dan Damkar di daerah. Penyelesaian perbatasan negara daerah serta pembentukan emergency center nasional dan daerah sistem emergency cepat untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Baca juga : Anggota DPRD Desie Minta Pemprov Jakarta Perhatikan Budaya Minang
"Kemudian juga penyelenggaraan pendidikan di IPDN," tambahnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.