RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana mendanai 18 proyek hilirisasi senilai 38 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 618,13 triliun. Senayan mendukung rencana tersebut asalkan ada pengawasan ketat.
Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto menilai, rencana BPI Danantara itu sangatbaik untuk menumbuhkan ekosistem industri dalam negeri. Sebab, dengan adanya pendanaan tersebut akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Hal ini juga sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo yang ingin mempercepat pembangunan nasional," kata Firnando dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025).
Baca juga : Menag Gaet Petani Dan Nelayan Lokal
Diketahui, BPI Danantara akan mendanai sebanyak 18 proyek hilirisasi. Rinciannya, delapan proyek produk tambang mineral, tiga proyek produk pertanian, tiga proyek produk perikanan, dua proyek minyak dan gas, serta dua proyek energi baru dan terbarukan.
Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 618,13 triliun, yang diproyeksikan akan menyerap lebih dari 270 ribu tenaga kerja.
Firnando mengatakan, program-program Danantara dalam membantu perusahaan dalam negeri juga bagus. Seperti akan membantu menyelesaikan masalah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya, menyuntik dana ke PT Garuda Indonesia dan juga membantu keuangan di PT Krakatau Steel.
Baca juga : Menkum Sarankan Pelaku UMKM Memiliki Legalitas
"Ini langkah-langkah strategis dalam upaya membantu perusahaan negara yang pada akhirnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," kata politikus Partai Golkar ini.
Firnando melihat, konsep Danantara yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah tepat. Sebab, selama ini sumber utama pertumbuhan dan pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang biasanya membutuhkan waktu lama untuk mengeksekusi sebuah keputusan.
"Danantara dibuat untuk mempercepat eksekusi sebuah keputusan," ucapnya.
Baca juga : Sekolah Rakyat Bukti Negara Hadir Untuk Rakyat Miskin
Apalagi, kata Firnando, orang- orang yang ditempatkan di lembaga tersebut sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Harapannya, lembaga ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi ke depannya. Namun, pengawasan kepada Danantara harus terus dilakukan oleh DPR agar seluruh implementasi dan juga target investasi sesuai aturan.
Firnando mengusulkan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BPI Danantara disampaikan secara berkala. Tujuannya, agar Komisi VI DPR memiliki pemahaman yang utuh dan dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai arah kebijakan perusahaan tersebut, termasuk kontribusinya terhadap BUMN ke depan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.