RM.id Rakyat Merdeka - Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto menertibkan peredaran beras oplosan yang meresahkan masyarakat mendapat dukungan Senayan. Hal itu sebagai bukti nyata komitmen Presiden membersihkan distribusi pangandari praktik mafia.
Anggota Komisi IV DPR Hindun Anisah mengatakan, skandal beras oplosan sangat jelas merugikan petani dan konsumen. Kasus ini mesti diusut tuntas dan Pemerintah menujukkan komitmennya menjaga ketahanan pangan nasional dan melindungi konsumen.
"Langkah ini harus didukung sepenuhnya oleh seluruh pihak," ujar Hindun di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Sebagai informasi, Presiden Prabowo memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7) malam. Pertemuan itu membahas pelanggaran standar mutu beras medium dan premium.
Baca juga : Layanan Kesehatan Untuk Siswa Dilakukan Sejak Dini
Prabowo memberikan arahan agar penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
Tak lama kemudian, Bareskrim Mabes Polri dan Satgas Pangan Polri menetapkan tiga karyawan produsen beras PT FS sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran standar mutu beras pada Jumat (1/8/2025).
Menurut Hindun, praktik pengoplosan beras tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas terhadap para pelaku kejahatan pangan ini.
“Siapa pun yang terlibat dalam praktik beras oplosan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," tegas politikus PKB ini.
Baca juga : Lapas Rawan Narkoba Bakal Dijaga TNI/Polri
Dia meminta jangan diberi ruang bagi mafia pangan yang merusak kesejahteraan petani dan merugikan rakyat kecil. Apalagi, praktik mafia pangan sudah sangat lama merugikan masyarakat.
Selain itu, Hindun mendorong Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog memperkuat pengawasan distribusi beras di seluruh wilayah Indonesia agar kasus serupa tidak terus terulang. Sebab, masyarakat butuh sistem distribusi pangan yang transparan dan akuntabel.
Jangan sampai ulah segelintir oknum merusak upaya Pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan. Langkah pemberantasan pelaku beras oplosan menjadi awal dari penataan serius sektor pangan nasional yang lebih adil, bersih, dan berpihak kepada rakyat.
Anggota Komisi VI DPR Sarifah Suraidah Harum prihatin atas banyaknya temuan kasus pengoplosan beras premium di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim). Praktik ini sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen.
Baca juga : Tahun Depan, Pendapatan ASN Bisa Alami Penurunan
Sarifah menyoroti temuan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri yang mengungkap 212 merek beras bermasalah. Rinciannya, 136 premium dan 76 medium yang beredar di pasaran.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.