RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka kembali bersuara lantang. Politisi PDIP yang dikenal publik lewat perannya sebagai “Oneng” ini, menyoroti temuan mengejutkan soal data fiktif dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang nilainya bisa bikin kepala puyeng.
Lewat akun media sosial pribadinya, @riekediahp, Rieke mengungkap ada sekitar 10 juta data fiktif penerima bansos yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bukan cuma itu, Rieke menyebut, kerugian negara akibat data abal-abal ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun.
Baca juga : DKI Fokus Kembangkan Angkutan Antar Wilayah
“Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara,” tegas Rieke kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).
Rieke mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang memberikan instruksi langsung kepada PPATK untuk membongkar permainan data bansos. Kata dia, ini sebagai momen penting untuk membersihkan sistem bantuan sosial dari kebocoran dan penyimpangan.
Baca juga : Nofalia Heikal Safar: Dewan Adat Bamus Betawi Dukung Program MBG
Kecurigaan soal data fiktif bukan barang baru. Rieke mengungkap, sejak 2021, tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif. Jika tiap orang menerima Rp6 juta setahun dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka potensi kebocoran dana bisa mencapai Rp126 triliun per tahun. “Pertanyaannya, kalau datanya fiktif, ke mana aliran dananya?” sentil Rieke.
Dalam temuan terbaru PPATK, sebanyak 571.410 penerima bansos terindikasi terlibat dalam aktivitas mencurigakan, mulai dari pinjaman online (pinjol), judi online (judol), hingga bisnis narkotika dan terorisme. Lebih parahnya lagi, sekitar 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara negara digunakan untuk mengendapkan Rp2,1 triliun dana bansos.
Baca juga : Hima Persis Minta Pelaku Penembakan 3 Polisi di Lampung Diusut Tuntas
“Bayangkan, kalau 10 juta data fiktif dikalikan Rp6 juta per orang, itu sudah Rp60 triliun lari ke rekening yang tak jelas,” beber Rieke.
Ia menyebut, data bansos menyangkut hak rakyat dan kredibilitas negara. Karena itu, Rieke mendorong reformasi total terhadap basis data penerima bantuan. Rieke mendukung Presiden Prabowo untuk benahi data dasar negara yang akurat, aktual dan relevan. "Harapan saya Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi “Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi," tutup Rieke.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.