Sebelumnya
“Pendekatan satu tarif untuk semua tidak bisa diterapkan. Harus ada keadilan dan keberpihakan, apalagi UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.
Dia juga mendorong hadirnya lembaga atau fungsi juru bicara publik dari LMK yang aktif mengedukasi masyarakat soal sistem royalti. Apresiasi terhadap karya tidak bisa dipaksakan. Karenanya, harus ada edukasi, keterbukaan, dan perlindungan yang menyeluruh.
“Negara hadir bukan hanya untuk menagih, tapi juga memastikan bahwa sistem ini adil dan membangun,” tandas ketua umum KBPP Polri itu.
Baca juga : MBG Bikin Siswa Jago Hitung Dan Mahir Ngomong Inggris
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru menambahkan, polemik pemutaran lagu di ruang publik harus menjunjung asas keadilan, baik untuk para pencipta maupun pelaku usaha. Semua pihak mesti memandang persoalan ini secara seimbang.
Ratih mengatakan, pemutaran lagu memiliki nilai strategis dalam menarik pengunjung dan mendukung keberlangsungan usaha. Namun di saat yang sama, para pencipta lagu juga berhak atas penghargaan dan apresiasi terhadap hasil kreativitas mereka. “Wajar jika para pencipta karya juga memperoleh penghargaan dalam bentuk royalti,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan, mekanisme pungutan dan distribusi royalti harus transparan, proporsional, serta tidak membebani secara berlebihan. Terutama bagi pelaku UMKM atau usaha kecil yang baru tumbuh. Akar dari polemik ini lebih pada ketidakpastian mekanisme serta lemahnya komunikasi antara lembaga pengelola hak cipta dengan para pengguna karya.
Baca juga : Perlunya SDM Yang Tangguh, Adaptif, Berdaya Saing Global
“Pendekatannya harus lebih pada edukasi, fasilitasi, dan pembangunan sistem yang adil dan akuntabel, bukan semata-mata pada pendekatan penegakan hukum secara kaku,” ucapnya.
Untuk itu, penting untuk mencari titik temu yang solutif agar tercipta ekosistem industri kreatif yang adil, sehat, dan mampu memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan usaha. “Negara perlu hadir menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna, agar tercipta ekosistem yang saling mendukung dan berkelanjutan,” tandasnya. PYB
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Minggu, 10 Agustus 2025 dengan judul "Polemik Royalti Musik Jangan Sampai Bebani UMKM"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.