RM.id Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR mendorong Pemerintah dan Perum Bulog segera menyalurkan cadangan beras kepada masyarakat. Mengingat, ada potensi kerugian negara jika beras yang disimpan dalam gudang tersebut mengalami penurunan mutu atau rusak.
Anggota DPR Slamet mengatakan, ada sekitar 100 ribu ton beras cadangan Pemerintah yang berpotensi mengalami penurunan mutu. Potensi kerugian negara akibat hal tersebut mencapai Rp 1,2 triliun.
“Stok beras yang terlalu lama di gudang tanpa distribusi yang tepat berisiko menurun kualitasnya, bahkan tidak layak konsumsi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Baca juga : Kementerian Dan Lembaga Wajib Gunakan SiKopdes
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta Bulog melakukan audit stok dan kualitas beras secara menyeluruh, khususnya terhadap Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah melewati usia simpan satu tahun. Pemeriksaan harus mencakup kadar air, mutu, dan kontaminan seperti aflatoksin.
Slamet bilang, harus ada percepatan distribusi dengan prinsip First In, First Out (FIFO), sehingga stok lama tidak menumpuk di gudang. Dengan begitu, Pemerintah tidak lagi mengandalkan impor, tetapi memastikan tata kelola stok dalam negeri berjalan dengan baik.
Selanjutnya, jika beras tersebut tidak layak untuk konsumsi manusia, Pemerintah harus menyiapkan alternatif pemanfaatan. Kalau masih aman, bisa dialihkan untuk pakan ternak dengan pengawasan ketat.
Baca juga : Muhammadiyah Dukung Kapolri Proses Hukum Anak Buahnya
“Jika tidak layak sama sekali, bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi atau etanol agar kerugian bisa ditekan,” jelasnya.
Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi. Pemerintah perlu membangun sistem logistik pangan nasional yang transparan dan adaptif.
“Sehingga cadangan beras benar-benar berfungsi sebagai penyangga saat krisis, bukan justru menambah masalah,” tegasnya.
Baca juga : Legitimasi Tinggi Harus Sejalan Dengan Kinerja
Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan meminta Pemerintah menugaskan Bulog melakukan penyaluran CBP untuk merealisasikan target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Terutama, CBP berusia lebih dari enam bulan dalam rangka mendukung tata kelola perberasan nasional dengan sistem yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (29/8/2025).
Yohan bilang, Bulog sudah melakukan penyaluran beras sesuai penugasan pada Juni/Juli hingga Desember 2025. Saat ini tingkat penyalurannya mencapai 15 persen.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.