Sebelumnya
Kata Yusril, Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa Pemerintahannya telah menekankan pentingnya perubahan menyeluruh dalam sistem politik. Salah satu semangatnya, sistem demokrasi harus lebih inklusif. Agar peluangnya tak dimonopoli oleh hanya kelompok dengan modal besar atau yang punya popularitas.
Artinya, reformasi kelembagaan politik harus memberi ruang bagi masyarakat dengan kapasitas dan bakat.
“Partai-partai merekrut orang-orang yang populer, yang terkenal, artis, influencer, akhirnya? Akhirnya kualitas para anggota DPR kita menurun jika dibandingkan dengan pemilu 1999,” kata Yusril di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Baca juga : Dongkrak Pertumbuhan, Pemerintah Lanjutkan Stimulus Ekonomi
Kondisi merosotnya kualitas parlemen, sambungnya, adalah konsekuensi dari sistem yang berlaku. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dianggap mempersempit ruang partisipasi, terutama bagi partai yang punya potensi melahirkan kader-kader berkualitas.
“Pemerintah menyadari perlunya perubahan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan memperkuat kualitas demokrasi,” tegasnya.
Sebelumnya, 17+8 tuntutan rakyat diserahkan perewakilan influencer dan aktivis seperti Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F Utami (Afu), Fathia Izzati, hingga Jovial da Lopez, di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Baca juga : Nadiem Tersangka, Istana Tidak Ikut Campur
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi yang disimbolkan dengan warna pink dan hijau berlatar hitam di antaranya: bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR, dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat, dan perbaikan kelembagaan seperti mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis dan lainnya.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Irawan pada prinsipnya mendukung perbaikan kelembagaan DPR. Irawan pun merespons pernyatan Yusril soal Revisi UU Pemilu dikaitkan dengan menurunnya kualitas DPR karena banyak artis.
Menurutnya, menjadi anggota DPR adalah hak semua warga negara. Selain itu, kebijakan merekrut artis menjadi anggota dewan jadi urusan masing-masing parpol.
Baca juga : Kejagung Ajukan Kasasi Terhadap Vonis Zarof Ricar
“Terkait fenomena artis, saya menilai hak untuk memilih dan dipilih yang telah memenuhi syarat, tak memandang latar belakang profesi,” kata Irawan, Sabtu (5/9/2025).
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan akan memimpin reformasi kelembagaan DPR saat memimpin pertemuan bersama pimpinan DPR dan pimpinan fraksi partai politik di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, serta ketua-ketua fraksi di DPR.
Seluruh Fraksi di DPR pun sepakat dan solid memperbaiki kinerja lembaga legislatif. Fraksi PKB siap menjalankan reformasi ini. “Semua sepakat transformasi DPR agar lebih baik kinerjanya, baik pengawasan, aspirasi, dan lain-lain,” ujar Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.