RM.id Rakyat Merdeka - Harga beras di sejumlah daerah mulai menunjukkan tren penurunan pada awal September 2025. Senayan mengingatkan Pemerintah jangan berpuas diri terlebih dahulu.
Anggota Komisi IV DPR Jaelani menilai, tren penurunan harga beras tidak lepas dari langkah Pemerintah dalam menertibkan ekosistem perdagangan beras di Tanah Air. Yaitu, penertiban beras oplosan dan gencarnya operasi pasar patut diapresiasi.
"Hal ini terbukti mampu menekan harga beras di sebagian besar daerah,” ujar Jaelani dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga beras di Zona I meliputi Jawa, Lampung, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi dan Zona II meliputi Sumatera selain Lampung, Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan mulai menurun. Sementara di Zona III yang meliputi Maluku dan Papua masih relatif mengalami kenaikan.
Baca juga : Perizinan Nakes Menjadi Lebih Cepat Dan Ringkas
Jika pada akhir Agustus terdapat 214 daerah yang mengalami tren kenaikan harga beras, maka pada awal September jumlahnya menurun drastis menjadi 100 daerah. Artinya, terdapat 114 daerah yang kini mengalami penurunan harga beras.
Jaelani meminta agar Pemerintah tidak cepat berpuas diri terlebih dahulu. Mengingat, masih ada 100 daerah terutama di wilayah Zona III yang mengalami kenaikan harga beras sehingga perlu perhatian serius.
Pemerintah, saran dia, perlu terus melakukan perbaikan dalam ekosistem perdagangan beras, termasuk memperluas jangkauan operasi pasar. Jangan sampai masyarakat di wilayah timur Indonesia terus menanggung beban harga beras yang tinggi.
Selain itu, Jaelani menyoroti pentingnya peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga. Bulog harus lebih proaktif dalam melakukan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke wilayah-wilayah yang rawan lonjakan harga dan jangan hanya fokus di Jawa dan Sumatra.
Baca juga : Ucapkan Ultah, Gibran Hormat ke SBY
"Pasokan CBP harus lebih digencarkan ke kawasan timur Indonesia. Dengan begitu, disparitas harga antarwilayah dapat ditekan,” pinta politikus PKB ini.
Jaelani juga mendorong adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Mulai dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hal ini untuk memastikan pasokan beras tidak hanya tersedia, tetapi juga terdistribusi secara merata dengan biaya logistik yang efisien.
“Kami akan terus mengawal agar Pemerintah tidak hanya fokus pada stabilisasi jangka pendek melalui operasi pasar, tetapi juga pembenahan sistem tata niaga dan distribusi beras secara menyeluruh,” beber Jaelani.
Baca juga : Pendidikan Karakter Dimulai Dari Toilet
Senada, anggota Komisi VI DPR Riyono mengatakan, intervensi Pemerintah untuk menekan harga masih sangat minim, terutama di wilayah-wilayah rawan. Jadi, harus segera dilakukan intervensi di daerah rawan kenaikan harga pangan khususnya di wilayah perbatasan dan Pulau Jawa.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.