RM.id Rakyat Merdeka - Senayan meminta Pemerintah mempercepat pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah. Sebab program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menegaskan, percepatan dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah sangat diperlukan. Sebab program ini bukan sekadar solusi atas backlog atau kebutuhan perumahan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
“Jika kita konsisten, target 9,6 juta rumah dalam satu periode pemerintahan sangat mungkin tercapai,” kata Huda dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Program 3 Juta Rumah Wujud Nyata Pemerintah dalam Menjawab Kebutuhan Dasar Rakyat” di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Baca juga : KPU Berbenah, Lebih Terbuka Dan Kolaboratif
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah kekurangan kebutuhan rumah atau backlog perumahan nasional mencapai 9,9 juta unit. Artinya, hampir 10 juta rumah tangga di Indonesia tidak memiliki hunian milik sendiri.
Huda melanjutkan, dengan tambahan 2–3 juta unit selama lima tahun, maka target perumahan bisa menembus angka 12 juta rumah. Program 3 juta rumah merupakan bagian dari program prioritas nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat ini, pasar perumahan di Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan harga. Hal itu disebabkan banyak faktor, mulai harga tanah yang terus naik, kenaikan biaya material dan infrastruktur. Termasuk, inflasi dan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tinggi, serta tingginya permintaan tetapi pasokan terbatas.
Baca juga : Dua Calon Ketua Ngaku Dapat Dukungan Ketum
“Kombinasi beberapa faktor tersebut membuat harga hunian yang layak semakin tidak terjangkau,” tandasnya.
Akibatnya, terdapat lebih dari 26,6 juta warga yang tinggal di hunian tidak layak. Artinya, pembangunan 3 juta rumah bukan hanya realistis, tapi juga sangat mendesak. “Ini peristiwa luar biasa yang harus kita dorong secara bersama-sama,” ujar politikus PKB ini.
Huda mengungkap kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar mencapai 1,7 hingga 2 persen. Dalam pembangunan satu rumah bisa melibatkan 14 tenaga kerja, dan jika program berjalan maksimal, bisa menyerap lebih dari 2 juta pekerja.
Baca juga : Industri Jasa Keuangan RI Tetap Berdaya Saing
Namun, Huda mengkritisi kompleksitas pembiayaan dan akses masyarakat terhadap program ini. Sehingga Pemerintah harus segera menyusun regulasi yang lebih inklusif dan menyederhanakan proses pengadaan tanah, termasuk pemanfaatan aset milik Pemerintah Pusat (Pempus), provinsi, dan kabupaten/kota.
“Standardisasi dan spesifikasi teknis masih menjadi tantangan. Perlu konektor kebijakan yang bisa digunakan lintas sektor agar program ini tidak terhambat,” saran legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.