RM.id Rakyat Merdeka - Senayan mengingatkan pentingnya pembenahan data pangan nasional sebagai dasar pengendalian inflasi yang akurat dan terukur. Temuan di sejumlah daerah, ketidaksesuaian antara data surplus pangan dan harga komoditas justru meningkat.
Anggota Komisi XI DPR Andi Yuliani Paris menegaskan, akar persoalan inflasi pangan tidak hanya pada produksi dan distribusi, tapi juga pada kualitas data yang menjadi rujukan Pemerintah. Pasalnya, data produktivitas pangan sering tidak akurat.
“Misalnya beras disebut surplus, tetapi harga di beberapa daerah tetap tinggi. Cabe merah naik, tomat naik, telur naik. Ini menunjukkan ada masalah pada data atau distribusi,” jelas Andi dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).
Baca juga : Mensos: Jangan Ada Suap Dan Titip Rekrutmen Siswa
Andi lalu mencontohkan ketidaksesuaian data produksi pangan nasional. Untuk telur ayam, ada produktivitas yang luar biasa bahkan ada selisih hingga setengah juta ton. Jika memang benar surplus, harga seharusnya turun.
“Tapi yang terjadi harga naik. Berarti ada data yang tidak sinkron,” tutur legislator Fraksi PAN itu.
Politikus asal Dapil Sulsel II itu menegaskan, perbaikan data dan komunikasi antarlembaga harus menjadi fokus utama Pemerintah. Data harus akurat dan terdistribusi dengan baik. Selain itu, komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga perlu diperkuat. “Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus punya data yang sama, supaya kebijakan inflasi bisa tepat,” tegasnya.
Baca juga : Kemenko PMK Inisiasi Kolaborasi Pentahelix
Komisi XI, sambungnya, berkomitmen menindaklanjuti temuan ini melalui pembahasan dengan kementerian terkait, Bank Indonesia, hingga Pemda. Hal tersebut untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berbasis data yang valid dan berpihak pada masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menambahkan, pihaknya melihat ada peningkatan inflasi khususnya pada pola title food. Inflasi sektor pangan didorong beberapa komoditas seperti beras, telur, dan daging ayam. Untuk itu, harus ada strategi intervensi yang lebih komprehensif.
“Ini perlu diantisipasi karena sudah berada di atas batas maksimal lima persen yang kita sepakati antara Pemerintah dan DPR,” ujarnya.
Baca juga : Jaga Soliditas Internal, Musda Golkar Kepri Batal
Politikus Partai Gerindra itu mendorong pengendalian inflasi dari sisi hulu. Pasalnya, selama ini intervensi Pemerintah dan TPID cenderung berada di hilir, seperti operasi pasar, buffer stock, dan kelancaran distribusi. Menurutnya, saat ini urgensinya telah berubah.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.