RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah ekonomi global yang semakin terfragmentasi, perdagangan internasional tidak lagi bisa dipahami sebagai aktivitas netral antara penjual dan pembeli lintas negara. Perdagangan kini menjadi arena persaingan kekuatan modal, teknologi, dan kepentingan geopolitik.
“Perdagangan adalah wajah kehadiran negara di pasar. Jika negara bersikap netral, maka pasar akan dikuasai oleh mereka yang paling kuat modal dan teknologinya, bukan oleh pelaku usaha nasional,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, di Jakarta Senin (5/1/2026).
Pernyataan ini, lanjut Darmadi, penting untuk membaca kinerja Kementerian Perdagangan sepanjang tahun berjalan bukan hanya dari sisi realisasi program, tetapi dari arah kebijakan dan keberpihakan jangka panjangnya.
"Pandangan bahwa perdagangan bebas otomatis menciptakan kesejahteraan telah lama dikritik para ekonom dunia. Paul Krugman melalui New Trade Theory menegaskan bahwa perdagangan justru cenderung menciptakan konsentrasi pasar akibat skala ekonomi dan dominasi korporasi besar," katanya.
Baca juga : Jaringan Internet Aceh Sudah Pulih 95 Persen
Dalam praktik global, lanjut Darmadi, pasar bebas selalu melahirkan pemenang dan yang tersingkir. Tanpa kebijakan negara yang sadar dan aktif, pelaku usaha kecil hampir pasti kalah.
Kondisi ini sangat relevan bagi Indonesia. Data menunjukkan bahwa impor barang konsumsi Indonesia masih berada di kisaran USD 20–25 miliar per tahun, dengan porsi signifikan berasal dari produk bernilai tambah rendah yang sesungguhnya bisa diproduksi di dalam negeri.
Pada saat yang sama, nilai transaksi e-commerce lintas negara tumbuh dua digit setiap tahun, memperbesar tekanan terhadap produk lokal.
“Kalau kita membuka pasar selebar-lebarnya tanpa instrumen pengaman yang kuat, UMKM kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri,” ujar Darmadi.
Baca juga : Pemulihan Pasca Bencana Di Aceh Tamiang Dikebut
Sepanjang tahun berjalan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melakukan pengendalian impor, pengawasan barang beredar, misi dagang ke pasar non-tradisional, serta promosi ekspor. Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara.
Namun, tegas Darmadi, secara struktural, kebijakan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar.
Pertama, pengamanan pasar domestik, terutama di sektor perdagangan digital, masih lemah. Produk impor murah masuk melalui platform digital dengan pengawasan standar mutu, asal barang, dan kewajiban perpajakan yang belum optimal. Akibatnya, terjadi kompetisi yang tidak seimbang antara produk lokal dan produk impor.
Kedua, struktur ekspor nasional masih didominasi komoditas mentah dan setengah jadi. Lebih dari 60% ekspor Indonesia masih berbasis sumber daya alam, membuat kinerja ekspor sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.
Baca juga : Pimpin Rapat Pleno Golkar Sumut, Doli Rombak Jajaran DPD
Ketiga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih rendah, berada di kisaran 15–16%, jauh tertinggal dibanding negara ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam. Ini menunjukkan bahwa promosi ekspor UMKM belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan industri dan pembiayaan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.