RM.id Rakyat Merdeka - Senayan mengapresiasi hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menguasai kembali 4,09 juta hektare lahan di kawasan hutan. Negara mulai menata kembali kawasan hutan yang selama bertahun-tahun tergerus praktik ekonomi dan melanggar tata kelola.
Anggota Komisi II DPR Azis Subekti mengatakan, pencapaian ini bukan kerjaan sederhana. Pasalnya, butuh keberanian politik, konsistensi penegakan hukum, serta kerja sama lintas lembaga yang selama ini diketahui sering tersendat.
"Negara menunjukkan kemauan untuk membenahi kekeliruan lama. Langkah penertiban ini jadi semakin relevan jika diletakkan dalam konteks bencana yang berulang di berbagai daerah,” jelas Azis dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Azis menyebut, bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah wilayah lain memperlihatkan pola yang sama. Hutan di hulu rusak, aktivitas tambang dan perkebunan berkembang tanpa kendali, lalu banjir dan longsor datang menghantam warga di hilir.
Baca juga : Dibagikan Di Sekolah, Makannya Di Rumah
Dalam konteks ini, penertiban kawasan hutan bukan semata urusan administrasi, melainkan upaya nyata melindungi keselamatan masyarakat. Apalagi, penertiban berhasil menyentuh kawasan-kawasan krusial yang lama jadi sorotan, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Kehadiran negara di wilayah itu berhasil mengirim pesan penting. “Pesannya adalah, hukum dan kepentingan lingkungan tidak seharusnya selalu kalah dari kepentingan ekonomi jangka pendek,” tegas politikus Partai Gerindra itu.
Dia bilang, data yang disampaikan Pemerintah memperlihatkan besarnya persoalan yang dihadapi. Jutaan hektare sawit terbangun di dalam kawasan hutan, termasuk di kawasan lindung dan konservasi.
Lalu, di banyak daerah tambang, bekas galian dibiarkan tanpa reklamasi yang memadai, bahkan berada di wilayah rawan bencana.
Baca juga : Kepatuhan Platform Digital Masih Rendah
“Fakta-fakta itu menegaskan kerusakan lingkungan bukan kejadian insidental, melainkan akibat dari tata kelola yang terlalu lama longgar dan permisif,” tegasnya.
Selanjutnya, tantangan yang lebih penting adalah memastikan dampak nyata di lapangan. Data, peta, dan capaian statistik harus diterjemahkan jadi pemulihan nyata. Kawasan perlu dihijaukan, daerah tangkapan air harus dipulihkan, lalu lahan bekas tambang direhabilitasi serius, sehingga ini bukan sekadar memenuhi kewajiban di atas kertas.
“Untuk itu, gerakan bersama jadi kunci. Negara bisa menyiapkan kebijakan, anggaran, dan bibit tanaman, tapi masa depan hutan tidak akan pulih tanpa keterlibatan warga,” katanya.
Menurutnya, kerja Pemerintah juga tidak akan cukup tanpa dukungan publik yang lebih luas. Masyarakat perlu aktif memberi masukan, menyampaikan data lapangan, serta melaporkan setiap pemanfaatan sumber daya kehutanan yang tidak sesuai peruntukan.
Baca juga : Periksa 17 Saksi Kasus Suap Pajak, KPK Telusuri Aliran Uang Ke Pihak Lain
Partisipasi ini penting agar penertiban kawasan hutan tidak berhenti sebagai proyek sesaat.
“Ini akan jadi kebijakan berkelanjutan yang diawasi bersama. Jika dilakukan, Indonesia akan jadi contoh bangsa yang belajar dari kerusakan, lalu bangkit,” katanya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.