RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyambut positif sinyal perombakan internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, dia menegaskan reformasi tersebut tidak boleh sebatas rotasi atau mutasi jabatan.
Menurut Misbakhun, langkah restrukturisasi harus dimanfaatkan sebagai momentum pembenahan fundamental guna menutup celah kebocoran sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara sebagai penopang utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami di Komisi XI DPR memandang sinyal restrukturisasi ini sebagai langkah yang tepat dan layak didukung. Reformasi di Bea Cukai jangan dimaknai sebatas rotasi atau mutasi rutin, tetapi harus benar-benar menyentuh pembenahan integritas aparatur serta penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan,” kata Misbakhun dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Baca juga : Reformasi Bea Cukai, Misbakhun: Jangan Sekadar Rotasi, Harus Sentuh Integritas
Legislator daerah pemilihan Jawa Timur II itu menilai peran strategis Bea Cukai masih menghadapi tantangan kebocoran penerimaan negara, mulai dari praktik impor ilegal hingga modus undervaluationyang berdampak langsung terhadap kesehatan fiskal nasional.
Oleh karena itu, ia mendorong agar perombakan di tubuh Bea Cukai menyasar aspek krusial, khususnya penegakan hukum dan penguatan sistem pengawasan internal, guna meminimalkan penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kepatuhan.
Misbakhun juga menilai urgensi reformasi semakin kuat jika dikaitkan dengan kinerja penerimaan negara pada 2025 yang belum sepenuhnya mencapai target APBN. Menurutnya, tantangan fiskal pada 2026 akan semakin berat dan tidak dapat dihadapi dengan pendekatan yang sama.
Baca juga : Shayne Pattynama Siap Jawab Ekspektasi Jakmania
“Kita tidak bisa masuk 2026 dengan pola kerja yang sama, sementara target penerimaan terus meningkat. Ini membutuhkan perbaikan yang nyata dan terukur,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah tidak dapat semata-mata mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi penerimaan negara, kata dia, harus dilakukan melalui penguatan administrasi, penutupan celah kebocoran, serta peningkatan integritas aparatur, khususnya di sektor pajak dan bea cukai.
“Jika celah-celah ini tidak ditutup sejak awal, risiko shortfall penerimaan akan kembali berulang. Reformasi kelembagaan harus menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.