RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Sonny T. Danaparamita, mengingatkan pemerintah soal pentingnya menjaga lahan pertanian, mangrove, dan hutan sebagai penopang utama ketahanan pangan dan ekologi nasional.
Hal itu disampaikan Sonny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama jajaran Eselon I Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (4/2/2026).
Legislator dari Dapil Jawa Timur III ini menyoroti tren alih fungsi lahan yang dinilai masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang dipaparkannya, Indonesia kehilangan rata-rata 79,6 ribu hektare lahan sawah per tahun sepanjang 2019–2024. Jawa Timur tercatat menjadi provinsi dengan angka konversi terbesar, mencapai 288.290 hektare.
Baca juga : Kurangi Risiko Kecelakaan, Pemprov DKI Tambal Sementara Jalanan Rusak
Legislator fraksi PDIP ini menjelaskan, setiap hektare sawah memiliki potensi produksi sekitar 3,2 ton beras. Jika diakumulasi secara nasional, konversi lahan tersebut setara dengan hilangnya sekitar 264 ribu ton beras per tahun yang seharusnya dapat mencukupi kebutuhan jutaan masyarakat.
“Karena itu, perlu ada upaya yang lebih kuat agar tata ruang tidak semata-mata dipandang sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung efektivitas penerapan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurut Sonny, pemerintah pusat dapat mengambil peran lebih aktif dengan memberikan insentif fiskal kepada daerah yang konsisten menjaga lahan sawahnya dari alih fungsi.
Baca juga : PTPN I Produksi 32 Juta Liter Bioetanol, Siap Dorong Transisi Energi Hijau
Di sektor kelautan, Sonny mengangkat persoalan degradasi mangrove yang diperkirakan mencapai 52.000 hektare per tahun. Sebagian kerusakan tersebut, kata dia, dipicu oleh konversi tambak dan aktivitas akuakultur yang belum tertata optimal.
Sementara di bidang kehutanan, Sonny meminta penjelasan terkait penetapan 7,7 juta hektare Areal Penggunaan Lain (APL) pada 2024. Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar kebijakan administratif tidak berdampak pada kerusakan ekologi dan meningkatnya risiko bencana.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Sonny berharap pemerintah pusat tetap memberi perhatian khusus bagi daerah yang berkomitmen menjaga zona hijau dan lahan pangan. “Daerah yang bertahan menjaga lahan pertanian dan kawasan hijau juga perlu mendapatkan dukungan yang adil,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.