RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan, pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus menjadi momentum memperkuat industri otomotif nasional dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Hal ini menanggapi rencana PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan membeli kendaraan niaga dari dua produsen otomotif asal India, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors.
“Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional,” kata Evita dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).
Sebagai mitra kerja Kementerian Perindustrian, Komisi VII DPR, menurut dia, mendukung sikap Kemenperin yang menyatakan industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi kendaraan pick-up hingga sekitar satu juta unit per tahun. Ia menilai kapasitas tersebut menunjukkan bahwa secara volume, industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, khususnya tipe penggerak dua roda (4x2).
“Pengadaan pemerintah harus menjadi instrumen untuk memperkuat industri dalam negeri. Kapasitas produksi nasional kita sangat memadai,” ujarnya.
Baca juga : Komisi IX DPR Ingatkan, Pembayaran THR Mesti Tepat Waktu
Evita mengingatkan, kewajiban penggunaan produk dalam negeri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi tersebut mewajibkan kementerian/lembaga mengutamakan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 persen atau kombinasi TKDN dan bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen.
Menurut dia, impor hanya dapat dilakukan apabila produk dalam negeri tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi. Karena itu, argumentasi terkait ketidaktersediaan harus dijelaskan secara objektif dan transparan.
“Jangan sampai spesifikasi teknis justru membuat produk dalam negeri dianggap tidak tersedia. Penguatan industri nasional harus menjadi prioritas,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya rasionalisasi spesifikasi teknis kendaraan, terutama jika pengadaan diarahkan pada tipe penggerak empat roda (4x4). Menurutnya, tidak semua wilayah desa membutuhkan kendaraan 4x4 yang memiliki harga pembelian dan biaya operasional lebih tinggi dibandingkan 4x2.
“Kalau memang ada wilayah dengan kondisi geografis ekstrem yang membutuhkan 4x4, itu harus dipetakan secara spesifik berbasis data. Tidak bisa digeneralisasi,” ujarnya.
Baca juga : Prabowo Minta TNI-Polri Perkuat Pengabdian dan Terus Perbaiki Diri
Evita menegaskan bahwa penguatan industri dalam negeri merupakan bagian dari strategi industrialisasi nasional yang konsisten disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi.
“Pengadaan sebesar ini harus menjadi momentum untuk memperkuat manufaktur nasional dan mendorong substitusi impor. Itu sejalan dengan arah kebijakan Presiden dalam memperkuat kemandirian ekonomi,” kata dia.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan industri otomotif nasional telah mampu memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri dengan kapasitas besar, berpotensi memperkuat kemandirian industri dan memberikan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penguatan produksi kendaraan pick-up dalam negeri memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sebagai ilustrasi, apabila pengadaan kendaraan pick-up 4x2 sebanyak 70.000 unit dipenuhi produk lokal, maka dapat memberikan dampak ekonomi (backward linkage) sekitar Rp 27 triliun.
“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati industri di luar negeri. Namun jika dipenuhi industri dalam negeri, manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja akan dirasakan di dalam negeri,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Baca juga : Arema FC Tak Gentar Hadapi Macan Kemayoran di GBK
Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota membenarkan adanya pengadaan tersebut. Kendaraan akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional koperasi desa, terutama dalam memperkuat rantai pasok pangan di tingkat lokal.
Agrinas menyatakan bahwa pemilihan pabrikan asal India dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dalam skala besar, harga yang bersaing, serta kesiapan pengiriman unit dalam waktu relatif singkat sesuai kebutuhan program pemerintah. Sebagai BUMN yang mendapat mandat membangun Koperasi Merah Putih, pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.