Komisi VIII DPR Minta BNPB Integrasikan Data Bencana Real-Time

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membangun sistem integrasi data kebencanaan nasional berbasis real-time guna mempercepat dan meningkatkan ketepatan penanganan bencana di Indonesia.

Azis mengatakan integrasi data menjadi kunci utama agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif, sekaligus mencegah simpang siur informasi yang kerap menghambat respons penanganan bencana di lapangan.

“Koordinasi yang paling penting adalah integrasi data bencana. Penanganan bencana itu butuh waktu dan membutuhkan integrasi data secara real time,” kata Azis saat dihubungi, Rabu.

Baca juga : Pertamina Integrasikan Bisnis Hilir Untuk Perkuat Ketahanan Energi

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu menilai lemahnya integrasi data menyebabkan penanganan bencana sering tidak optimal karena perbedaan informasi antar lembaga, mulai dari jumlah korban, kebutuhan logistik, hingga kondisi wilayah terdampak.

Menurut dia, data yang dikelola BNPB menjadi rujukan utama bagi kementerian dan lembaga lain untuk bergerak cepat dalam situasi darurat, sehingga penguatan sistem data kebencanaan perlu menjadi prioritas.

“Banyak sekali data yang simpang siur. Ini perlu dorongan penguatan integrasi data, karena data dari BNPB mencakup kewenangan kementerian lain agar bisa bergerak,” ujarnya.

Baca juga : Anggota Komisi IV DPR Minta Penataan Pelabuhan Dan Percepatan Izin SIPI

Azis juga menyoroti alokasi anggaran pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan dalam rencana anggaran 2026 yang dinilainya belum memadai. Ia menyebut pos anggaran tersebut tercatat nol, padahal keberadaan data merupakan elemen utama dalam penanganan bencana.

“Kalau kita lihat anggaran 2026, pusat data informasi dan komunikasi bencana itu nol. Padahal itu yang utama dalam penanganan bencana. Kalau datanya tidak ada anggarannya, bagaimana mengerjakannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) itu mengingatkan bahwa persoalan data kebencanaan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penanganan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak korban bencana.

Baca juga : Komisi VII DPR Minta Pemerintah Perkuat Sektor Manufaktur

Ia menilai data yang tidak akurat berpotensi membuat korban tidak terdata secara menyeluruh sehingga berisiko tidak menerima bantuan yang menjadi hak mereka.

“Jangan sampai ketika proses selesai, korban tidak didata dan tidak mendapatkan haknya. Kalau tidak dapat haknya, akhirnya mereka diabaikan,” kata Azis.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.