RM.id Rakyat Merdeka - Tiga Lembaga pemeringkat utang Global Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), dan Fitch Ratings memberikan outlook atau proyeksi rating utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Hal ini harus menjadi peringatan serius bagi Pemerintah untuk waspada dan hati-hati dalam mengelola fiskal.
Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid mengingatkan Pemerintah perlu bersikap lebih rendah hati, hati-hati, dan waspada dalam mengelola kebijakan fiskal di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Peringatan lembaga asing itu tidak boleh dianggap sepele.
"Tugas utama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa adalah memastikan disiplin fiskal tetap terjaga, terutama agar defisit anggaran tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang," ujar Kholid dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).
Baca juga : Kapolri: Persatuan Jadi Kunci Menghadapi Dinamika Global
Diketahui, keputusan Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), dan Fitch Ratings yang memberikan outlook negatif terhadap utang Indonesia merupakan sinyal peringatan penting terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta arah kebijakan fiskal Pemerintah ke depan.
Kholid melanjutkan, Pemerintah harus memastikan defisit APBN tidak melampaui batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. "Batas ini adalah pagar penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar,” tegas politikus PKS ini.
Kholid mengingatkan, tantangan fiskal ke depan akan semakin berat seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Konflik yang memanas antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat berpotensi memicu gejolak besar di pasar energi dunia.
Baca juga : Sempat Kehilangan Jejak, KPK OTT Bupati Pekalongan Di SPKLU Wilayah Semarang
“Perang Iran versus Israel-AS berpotensi mendorong kenaikan harga minyak internasional, yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan tambahan terhadap APBN kita,” ucapnya.
Pemerintah, lanjutnya, harus mewaspadai dua risiko utama yang dapat berdampak langsung pada kondisi fiskal nasional. Yaitu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi bersamaan.
Dia bilang, pelemahan rupiah akan meningkatkan beban pembayaran utang dan biaya impor energi. Di sisi lain, kenaikan harga minyak dapat memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Karena itu, semuanya harus dihitung secara sangat cermat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.