RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mendukung langkah efisiensi energi di lingkungan Parlemen imbas konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Kata Nurul, kebijakan penghematan energi merupakan bentuk keteladanan bagi masyarakat agar menggunakan energi secara lebih bijak.
Ia menilai berbagai penghematan dapat menjadi langkah awal yang positif untuk meningkatkan efisiensi. Nurul mencontohkan pembatasan perjalanan dinas, pengurangan penggunaan listrik dan pengaturan penggunaan kendaraan dinas.
“Penghematan ini bukan hanya langkah teknis, tetapi juga bentuk keteladanan kepada masyarakat agar penggunaan energi lebih bijak,” kata Nurul kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (28/3/2026).
Baca juga : Krisis Timur Tengah: Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional
Politisi partai Golkar itu juga mendorong penerapan sistem otomatis dalam pengaturan penggunaan listrik dan pendingin ruangan di gedung parlemen untuk meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, Nurul mendukung pemanfaatan energi terbarukan.
"Seperti panel surya sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang," ujar Nurul.
Meski demikian, Nurul menegaskan kebijakan efisiensi tidak boleh mengganggu pelaksanaan fungsi utama parlemen, yakni legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. Ia juga mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat pendukung di lingkungan DPR untuk disiplin menjalankan kebijakan penghematan energi tersebut.
Baca juga : Krisis Timur Tengah: Jepang Minta Warganya Tak Timbun Tisu Toilet
"Work from home, lebih sedikit orang yang di kantor lebih sedikit energi yang dibutuhkan dan hemat energi karena tidak ada perjalanan," pungkasnya.
Diketahui, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar mengatakan penghematan mulai diterapkan di lingkungan kompleks parlemen. Terutama pada pos anggaran operasional seperti perjalanan dinas dan penggunaan energi.
“Pekan lalu sudah dibahas dari berbagai aspek berkaitan dengan penghematan dan juga pola kerja ke depan,” kata Indra Iskandar, Jumat (27/3/2026).
Baca juga : Qatar Usir Atase Militer dan Pertahanan Iran, Status Persona Non Grata
Menurut Indra, penghematan difokuskan terlebih dahulu pada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DPR. Misalnya pengurangan perjalanan dinas yang hanya diberikan untuk kebutuhan mendesak. Penggunaan BBM untuk kendaraan operasional pejabat eselon juga mulai dibatasi.
"Sementara setiap minggu dikurangi jatah BBM-nya 1 hari, untuk yang menggunakan mobil operasional eselon I, eselon II, dan sebagian eselon III," tambah Indra.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.