RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) bersama Fraksi Partai Demokrat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Peran Negara dalam Tata Kelola Sektor Migas Nasional” di DPR RI, Rabu (14/4/2026).
Dalam forum tersebut, Ibas menegaskan pentingnya memperkuat peran negara dalam menghadapi dinamika global, sekaligus memastikan kedaulatan energi nasional tetap terjaga di tengah tekanan geopolitik dunia.
Dalam paparannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut menyoroti bahwa isu migas hari ini tidak dapat dilepaskan dari situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Menurut saya ingin berbicara tentang migas, seperti apa yang saya sampaikan tadi, yang sesungguhnya kita sedang berbicara tentang ketahanan bangsa kita,” ujarnya.
Ibas menjelaskan bahwa konflik global, mulai dari kawasan Timur Tengah hingga Eropa Timur, berdampak langsung pada rantai pasok energi dunia.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa ketidakstabilan energi global tidak hanya berdampak pada sektor energi semata, tetapi juga merambat ke sektor pangan, logistik, hingga beban fiskal negara.
Ia menegaskan, energi bukan hanya soal BBM, tetapi juga menyangkut LPG, distribusi pangan, hingga biaya hidup masyarakat.
Baca juga : Tegaskan Peran Kekuatan Sosial, FKPPI Siap Tularkan Semangat Kemerdekaan
Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan energi tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga memperhatikan perlindungan sosial masyarakat.
Ibas juga menegaskan bahwa konstitusi telah memberikan mandat yang jelas kepada negara.
Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, Ibas menyampaikan bahwa negara tidak boleh hanya menjadi regulator, melainkan harus hadir sebagai pelindung, pengarah, dan pengelola sumber daya alam.
Dalam forum tersebut, Anggota Dapil Jawa Timur VII ini memaparkan sejumlah fokus utama sebagai langkah strategis ke depan.
“Yang pertama, tentu kita ingin bagaimana produksi nasional kita meningkat.”
Ibas menilai produksi migas nasional saat ini masih belum optimal dan perlu didorong melalui investasi serta eksplorasi yang lebih agresif.
“Yang kedua, mesti kita ingat nilai ekonomi yang secara utuh harga BBM itu sendiri dan bagaimana subsidi harus tepat sasaran,” ujarnya.
Baca juga : Ibas Dorong Kedaulatan Informasi Digital dan Jurnalisme Berkualitas
Selanjutnya, “Yang ketiga, adalah bagaimana kita bisa juga membangun cadangan energi nasional kita.
"Dan yang terakhir, bagaimana sama-sama kita mengawal percepatan transisi energi, termasuk pengembangan energi baru terbarukan," ujarnya.
Selain itu, lulusan S2 Nanyang Technological University Singapura dan S3 IPB University ini juga menyoroti pentingnya reformasi regulasi dan kemudahan.
Sejumlah pakar yang hadir turut memberikan pandangan komprehensif dalam memperkuat arah kebijakan migas nasional. .
Ketua DEN periode 2026–2030, Dr. ISatya Widya Yudha menjelaskan arah kebijakan energi nasional ke depan, gas alam diproyeksikan memainkan peran penting sebagai energi transisi dalam bauran energi primer, secara bertahap menggantikan dominasi batu bara dan minyak bumi hingga energi baru terbarukan mampu memenuhi kebutuhan nasional secara optimal.
Guru Besar Teknik Perminyakan ITB, Prof. ITutuka Ariadji menekankan pentingnya perlindungan transisi energi melalui payung hukum.
Ia juga mendorong penerapan sistem perizinan satu pintu untuk meningkatkan produksi di sektor hulu, serta penguatan peran pengawas di sektor hilir agar rantai pasok BBM lebih terkontrol.
Baca juga : Kolaborasi MPR dan UII Dorong Penguatan Kajian Konstitusi & Sosialisasi 4 Pilar
Peneliti Makroekonomi LPEM FEB UI, yang menyoroti keterkaitan sektor migas terhadap stabilitas ekonomi nasional, termasuk dampaknya terhadap inflasi, subsidi energi, dan ketahanan fiskal.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Komisi VI, Achmad menyoroti peningkatan potensi energi nasional yang signifikan sebagai peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi, sekaligus menekankan perlunya strategi transisi energi yang lebih konkret, khususnya dalam optimalisasi energi baru terbarukan dan penguatan hilirisasi.
FGD ini dihadiri oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat, di antaranya Sartono Hutomo., Zulfikar Hamonangan, Achmad., dan Nurwayah.
Turut hadir sebagai narasumber sejumlah pakar dan akademisi, yakni Satya Widya Yudha, Tutuka Ariadji, Komaidi Notonegoro, Abra Talattov, Wezia Berkademi serta Teuku Riefky.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperkuat semangat kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan migas yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.