RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus tetap relevan dan efektif di tengah dinamika global. Sebab, kata Husein, PBB merupakan aset penduduk dunia.
Menurut Husein, PBB tidak boleh dibiarkan menjadi lembaga yang usang oleh waktu. Namun, ia berharap PBB lebih berani melakukan koreksi internal melalui peninjauan Piagam PBB agar keberadaannya mendapat jaminan.
"Bagi Indonesia, reformasi PBB bukan sekadar soal prosedur, melainkan soal kemanusiaan," kata Husein pada sesi pembahasan Efektifitas dan Representatif PBB Melalui Peninjauan Piagam dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-152 di Istanbul, Turki, Sabtu (18/4/2026).
Baca juga : Di Sidang IPU Turki, BKSAP DPR Serukan Implementasi Perlindungan Disabilitas
Ia menambahkan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mendorong terwujudnya PBB yang lebih adil, relevan, dan demokratis. PBB yang adil, ucap Husein, adalah yang tidak berpihak pada kekuatan tertentu dan mampu melindungi negara-negara lemah.
Sementara relevansi PBB diukur dari kemampuannya menjawab tantangan global seperti ketahanan pangan, energi, dan krisis iklim.
"Demokratis tercermin dari keterlibatan lebih besar negara-negara berkembang untuk menentukan arah masa kebijakan global," cetus politisi Partai Gerindra itu.
Baca juga : BKSAP DPR Desak PBB Perkuat Peran Parlemen Dalam Agenda Global
Delegasi BKSAP DPR mengajak parlemen negara-negara anggota IPU untuk mengambil langkah konkret pasca-persidangan. Salah satunya dengan mendorong konsensus nasional di parlemen masing-masing terkait urgensi peninjauan Piagam PBB.
Selain itu, Indonesia juga menyerukan penghapusan standar ganda dalam diplomasi internasional. Parlemen di seluruh dunia didorong menggunakan pengaruh legislatifnya untuk menekan penghentian penggunaan kekuatan bersenjata yang melanggar hukum internasional. "Tanpa tindakan tegas dari PBB," seru Husein.
Delegasi Indonesia turut menekankan pentingnya menempatkan rakyat sebagai pusat multilateralisme. Setiap agenda reformasi PBB diharapkan berorientasi pada perlindungan masyarakat global. Terutama dalam memastikan ketersediaan pangan, keterjangkauan energi dan terciptanya perdamaian berkelanjutan.
Baca juga : Beniyanto Tamoreka Apresiasi Penataan Tambang, Perkuat Tata Kelola Minerba
Husein menekankan masa depan dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir kekuatan besar di ruang tertutup.
"Sebagai wakil rakyat, tugas kita memastikan setiap suara individu di dunia ini terakomodasi dalam Piagam PBB yang baru," tekannya.
Dia memastikan Indonesia siap berperan aktif dalam mendorong reformasi Piagam PBB. "Indonesia siap bekerja sama, siap memimpin dan siap menjadi bagian dari sejarah baru dunia yang lebih adil dan beradab," pungkas Husein.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.