RM.id Rakyat Merdeka - Kalangan anggota DPR mengingatkan Pemerintah untuk mewaspadai ancaman bencana Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla). Fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi melanda dari April hingga Oktober 2026 menuntut langkah preventif untuk mencegah karhutla.
Data organisasi Pantau Gambut menunjukkan, sebanyak 23.546 titik panas telah terdeteksi di kawasan gambut sejak awal 2026. Angka itu jadi sinyal bahaya yang harus direspons dengan aksi nyata.
Anggota Komisi IV DPR Hindun Anisah mengingatkan, dampak karhutla bukan hanya soal kerusakan ekosistem dan hilangnya habitat flora dan fauna saja, tapi juga berpotensi memicu kerugian sosial-ekonomi masif. Termasuk gangguan asap lintas batas negara. Dia mendorong Pemerintah beralih dari pendekatan pemadaman ke arah preventif yang komprehensif, dan dimulai dari sekarang.
Dia mengusulkan empat langkah strategis yang harus diprioritaskan Pemerintah untuk menekan risiko bencana karhutla.
Pertama, menguatkan pemantauan titik panas berbasis teknologi satelit terintegrasi. Patroli terpadu di wilayah rawan khususnya kawasan gambut harus terus ditingkatkan demi menjaga stabilitas lingkungan tetap aman.
Baca juga : Pratikno Bakal Evaluasi Layanan Penitipan Anak
Kedua, mengoptimalisasikan pembasahan lahan atau rewetting serta pembangunan sekat kanal secara masif. Itu dilakukan untuk menjaga kelembapan gambut agar tidak mudah terbakar saat kemarau. Upaya teknis itu juga akan menjaga kondisi tanah tetap basah meski cuaca sedang sangat panas.
Ketiga, persiapan sarana pemadaman darurat termasuk operasi water bombing dan teknologi modifikasi cuaca harus segera disiagakan. Semua perangkat itu wajib siap sebelum puncak musim kemarau tiba. “Mitigasi berbasis teknologi akan membantu petugas dalam mengendalikan api secara lebih efektif dan efisien,” terangnya.
Terakhir, tindakan tegas harus diberikan bagi perusahaan atau pihak yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan membakar. Upaya pencegahan wajib dilakukan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Ketegasan itu akan memberikan efek jera sekaligus menekan potensi kesengajaan dalam melakukan pembakaran hutan secara ilegal.
Dia menegaskan, koordinasi lintas sektor jadi kunci keberhasilan pengendalian Karhutla pada tahun ini. Pemerintah Pusat dan Daerah diminta tidak bekerja secara parsial namun dalam satu kesatuan sistem solid. “Sinergi yang kuat antarlembaga akan mempercepat respons penanganan titik api di setiap daerah,” tegasnya, di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Anggota Komisi VIII DPR Muhamad Abdul Azis Sefudin menambahkan, Pemerintah Pusat dan Daerah harus sigap dalam menghadapi kemarau panjang ini. Langkah mitigasi harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi. Apalagi jika merujuk pengalaman banjir rutin di Sumatera yang kerap menimbulkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah.
Baca juga : Menteri Wihaji Pastikan MBG 3B Tepat Sasaran
Kesalahan yang sama dalam penanganan bencana di Tanah Air, tidak boleh terulang lagi. Saat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan ancaman El Nino, maka semua pihak harus bersiap. “Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati atau menangani dampak buruk yang sudah terjadi,” ucapnya.
Pemerintah pun sudah bersiap. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan, potensi risiko karhutla 2026 lebih besar dari 2025. Dia merujuk data BMKG yang memperkirakan El Nino 2026 berpotensi muncul lebih cepat pada semester kedua tahun ini.
Meski begitu, Raja Juli mengatakan, Indonesia merupakan bangsa pembelajar. Buktinya, angka karhutla dari tahun ke tahun terus menurun. Pada 2023, luasan karhutla sekitar 1,1 juta hektar. Lalu pada 2025 turun hingga sekitar 350.000 hektar.
Untuk mencegah potensi karhutla tahun ini, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Kerja sama tersebut mencakup integrasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan kehutanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pelaksanaan modifikasi cuaca serta analisis risiko berbasis sains.
Raja Juli mengatakan, BMKG menjadi bagian penting dalam penurunan angka karhutla, khususnya dengan prediksi cuaca yang presisi dan teknologi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Dia memastikan koordinasi akan terus dilakukan dengan diiringi pengecekan tinggi muka air tanah. Terutama, di daerah-daerah gambut kalau sudah menyala sulit padam.
Baca juga : Nadiem Dirawat Di RS, Sidang Kasus Chromebook Ditunda Hingga Awal Mei
“OMC yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum apinya menyala. Ketika nanti di bawah 40 cm, dilakukan penambahan permukaan air tanah, kalau cadangan airnya cukup insya Allah kita tidak akan terjadi kebakaran,” jelasnya, di Jakarta, Rabu (22/4/2026). PYB
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Selasa, 28 April 2026 dengan judul "23.546 Titik Panas Telah Terdeteksi DPR Ingatkan Pemerintah, Waspada Potensi Karhutla"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.